Cegah ISIS, Pesantren di Jawa Timur gelar musyawarah
Merdeka.com - Sedikitnya 50 pondok pesantren se-Jawa Madura mulai 15-16 April 2015 menggelar bahtsul matsail di Ponpes Lirboyo Kediri Jawa Timur. Salah satu bahasan dalam acara yang dikemas dalam 'Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura ini' membahas ancaman radikalisme global.
Dalam bahtsul matsail yang dimulai pada Rabu malam ini pembahasan komisi A membahas terkait status ISIS menurut pandangan syariat. Kedua bagaimana pesantren menyikapi gerakan Islam radikal.
Dari pantauan merdeka.com, acara yang digelar di Aula Al Muktamar Ponpes Lirboyo ini di pembahasan awal sebagian besar menyatakan bahwa ISIS adalah Bhugat atau pemberontak. Namun pembahasan belum final sehingga belum ada keputusan sebagai hasil bahtsul masail.
-
Apa itu Politik Identitas? Politik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain yang mencirikan identitas sosial mereka.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Bagaimana Politik Identitas digunakan? Dalam masyarakat, politik identitas digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak yang seringkali tidak terpenuhi, seperti hak-hak politik, ekonomi, dan kebudayaan.
-
Apa saja tema yang diangkat? Ceramah Islam berbagai tema di bawah ini bisa dicontoh dan dijadikan inspirasi jika Anda ditunjuk mengisi sebuah acara.
-
Siapa yang menggunakan Politik Identitas? Sebagai contoh, kelompok etnis atau agama dapat bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau untuk menentang diskriminasi yang mungkin mereka alami.
-
Kenapa ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan? Kelompok Negara Islam atau ISIS, mengatakan mereka melakukan serangan pada hari Jumat (22/3) di Balai Kota Crocus, dan mengunggah bukti video.
Selain membahas ISIS yang dilakukan Komisi A, dua komisi lain juga membahas permasalahan lain yang tak kalah menarik yakni soal politik pencitraan bagaimana hukumnya dan hukum foto selfie menurut Islam dan 21 masalah lain yang akan dibahas yang dibawa oleh masing-masing perwakilan pesantren.
Menurut Ketua Umum FMPP, Ibrahim A Hafidz, keputusan hukum pembahasan dari batsul hasil yang mengambil tema 'Mengokohkan Ideologi Aswaja sebagai benteng dari pemikiran radikalisme global' akan diambil pada Kamis sore (16/4).
"Ini baru dimulai dan keputusan final akan diambil besok setelah semua pembahasan selesai," kata Gus Bram panggilan akrab Ibrahim A Hafidz.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat di lapangan untuk melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaUntuk membentuk ketahanan ideologi masyarakat, salah satunya dengan mendekati dan memberi arahan kepada para takmir masjid.
Baca SelengkapnyaBeredar foto sejumlah santriwati berpose sambil membawa senjata laras panjang.
Baca SelengkapnyaAda pun 7 poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah untuk kemaslahatan bangsa.
Baca SelengkapnyaDMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca SelengkapnyaApabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Baca SelengkapnyaKepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.
Baca SelengkapnyaBerbagai macam polemik yang terus muncul dalam Pilkada Jawa Tengah menjadi pembahasan utama dalam diskusi ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca SelengkapnyaHasil kajian MUI menyimpulkan konten tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
Baca SelengkapnyaJamaah Islamiyah Umumkan Bubarkan Diri, Akan Patuh Pada NKRI
Baca SelengkapnyaNoor Huda berpesan agar masyarakat tidak terpaku pada stereotipe atau subjektivitas yang berlaku di masyarakat.
Baca Selengkapnya