Cegah kecurangan, Ombudsman awasi pelaksanaan UN 2014
Merdeka.com - Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014 yang digelar serentak di 33 provinsi. UN sendiri akan dilaksanakan mulai Senin (14/4) besok.
Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso mengatakan, pengawasan ini dilakukan guna menekan perilaku maladministrasi selama berlangsungnya UN. Melalui pantauan ini, UN 2014 diharapkan dapat berjalan tertib, dan akuntabel.
"Karena hanya dengan pelaksanaan UN yang baik, tertib dan akuntabel, tiap peserta didik dapat memperoleh hasil maksimal dan adil," ungkap Budi dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (13/4).
-
Bagaimana Bawaslu memastikan pengawasan yang adil di tingkat nasional? Di tingkat nasional, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu.Serta menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Apa yang ingin dicapai UT dengan standar nasional dan akreditasi yang baru? Dengan diluncurkannya standar nasional dan akreditasi yang baru ini insyaa Allah akan memberikan secercah harapan baru bagi kami di UT dan komunitas pendidikan tinggi
-
Kenapa Ombudsman RI melakukan kajian di 4 provinsi tersebut? Asisten Ombudsman RI Bellinda W Dewanty mengatakan, pemilihan empat provinsi tersebut diakibatkan banyaknya laporan yang diterima dari sana.'Kami melihat di empat provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman dan permasalahan di empat wilayah ini menjadi hal yang perlu jadi atensi pemda,' kata Bellinda.
Budi menambahkan, penyelenggaraan UN kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat, utamanya menyangkut persoalan pencetakan dan distribusi soal/lembar jawaban. Tak hanya itu, UN juga berpotensi terjadi kecurangan mulai dari proses ujian hingga penilaian hasil ujian.
"Proses pemantauan ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengadukan setiap pelanggaran dalam pelaksanaan ujian," tegas Budi.
Tak hanya itu, Budi juga mengharapkan adanya peran serta masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan maladministrasi dalam pelaksanaan UN. Laporan tersebut bisa dilakukan melalui telepon ke kantor pusat atau situs resmi lembaga tersebut. Pelaporan juga bisa ditujukan lewat perwakilan Ombudsman RI di 32 provinsi.
"Kami berharap pelaksanaan UN 2014 ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan terhindar dari kesalahan serta penyimpangan yang merugikan siswa didik peserta UN mengingat tahun ini adalah tahun terakhir penyelenggaraan UN di bawah tanggung jawab Kabinet Pemerintahan Presiden SBY," harap Budi.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementan terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas.
Baca SelengkapnyaOJK memiliki 4 langkah untuk menghindari fraud atau kecurangan di internal lembaga.
Baca SelengkapnyaDirektur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel.
Baca SelengkapnyaBeberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaKeterlibatkan badan penjamin mutu internal di masing-masing universitas pusat UTBK diharapkan mempersempit celah kecurangan dan perjokian
Baca SelengkapnyaKepala Kepolisian Resor (Kapolres) Dumai AKBP Dhovan Oktavianton memimpin pengecekan untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang Pilkada Kota Dumai.
Baca SelengkapnyaHal ini semakin krusial mengingat Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang terlibat dalam politik praktis
Baca SelengkapnyaPelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang
Baca SelengkapnyaPpengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini WTP.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca Selengkapnya