Cegah kejahatan, kartu SIM bakal didaftarkan pakai nomor penduduk

Merdeka.com - Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Komunikasi dan Informatika tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat registrasi kartu SIM mulai digodok. Program ini diyakini sebagai solusi efektif dalam mencegah kejahatan yang memanfaatkan media telepon seluler.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Kalamullah Ramli mengungkapkan, rencana ini sudah lama digagas bersama Kementerian Dalam Negeri pada 29 Januari 2013 lalu.

Sebagai implementasi, pihaknya menggelar konsultasi publik selama satu pekan ke depan untuk membahas tata cara registrasi prabayar menggunakan NIK.

"Satu minggu ke depan kita godok, minta masukkan tim ahli dan publik. Kalau rancangannya beres, baru di Permen kan," ungkap Ramli, saat soft launching pemanfaatan NIK untuk verifikasi registrasi ulang pelanggan kartu prabayar di Palembang, Rabu (30/3) malam.

Menurut dia, NIK digunakan sebagai verifikasi kartu prabayar untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi, seperti mama minta pulsa atau lainnya yang semakin tak terbendung. Sebab, selama ini orang sangat mudah memperoleh nomor baru tanpa harus menunjukkan identitas diri seperti KTP atau sejenisnya.

"Selain NIK, pelanggan juga wajib memasukkan nama ibu kandung saat registrasi. Karena bisa saja seseorang menggunakan NIK orang lain untuk kejahatan," ujar Ramli.

Namun, terobosan baru ini belum dipastikan mulai terealisasi. Ramli mengatakan, pihaknya segera menggarap penyelesaiannya secara teknis.

"Sambil menunggu itu, disosialisasikan NIK bagi pelanggan lama registrasi ulang. Kalo tidak, kartu itu tidak bisa dipakai lagi," katanya.

Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah menambahkan, Rapermen ini harus teruji dan memuat teknis secara keseluruhan, termasuk penggunaan NIK milik warga yang belum berusia 17 tahun.

"Sekarang kan bayi baru lahir saja ada NIK. Bisa jadi dipakai orang tuanya untuk kejahatan. Nah, ini harus ada aturannya juga, bisa ada batasan umur, itu digarap juga," pungkasnya.