Cegah Kerusuhan Papua Terulang, Komnas HAM Minta Masyarakat Tak Mudah Termakan Hoaks
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk keras kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua hingga jatuh korban jiwa. Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, kejadian ini dikarenakan adanya berita bohong alias hoaks.
"Komnas HAM selain mengutuk keras, kita juga belasungkawa atas kejadian peristiwa di Wamena yang dimulai dari satu berita hoaks dan dengan gampangnya menyulut kerusuhan di berbagai tempat yang timbulkan korban jiwa, harta benda, kantor pemerintah, pusat perdagangan dan timbulkan pengungsi," katanya di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuhari, Jakarta Pusat, Senin (30/9).
"Akibat ada satu berita hoaks menyangkut guru dengan murid, terjadi kekerasan dan kerusuhan yang timbulkan banyak korban manusia dan benda, serta ribuan warga mengungsi dan eksodus," sambungnya.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Bakohumas Kaltim ingin netralisir hoaks? Komitmen kami menetralisir potensi gangguan keamanan yang dipicu dari beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paling utama tentunya juga bagaimana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu itu,“ jelas Faisal usai kegiatan.
-
Kapan Kominfo mulai pantau isu hoaks? Total sejak bulan Agustus 2018, sudah 12.547 konten isu hoaks yang telah ditangani Kementerian Kominfo. Berdasarkan kategori, sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
Komnas HAM mengajak seluruh pemerintah daerah dan pusat menyelidiki kasus berita hoaks ini hingga tuntas. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Kami dorong semua pihak lokal dan nasional untuk menghindari penyampaian hoaks dan info simpang siur karena akan semakin memperkeruh situasi. Ada sosmed yang bilang ini genosida, jangan seperti itu dulu dan tahan diri untuk sebarkan berita dan analisis yang tidak mendasar," bebernya.
Sementara itu Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Chairul Anam, menambahkan pihaknya meminta seluruh pihak dan masyarakat agar tak mudah percaya dengan segala macam kabar tersebar di media sosial utamanya terkait kondisi Papua.
"Kita minta pihak-pihak jeli tidak gampang percaya foto dan video yang belum tentu benar sehingga tidak menambah kericuhan dan ketidakjelasan apa yang terjadi," kata Anam.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaMenurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca SelengkapnyaPolisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaAkun TikTok diduga telah mengunggah video editan dari foto tangkapan layar media
Baca Selengkapnya