Cegah konten porno, Satpol PP diminta razia HP pelajar
Merdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diminta melakukan razia handphone siswa untuk mengantisipasi disimpannya berbagai situs pornografi. Razia dinilai tidak melanggar hak asasi karena upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari berbagai pengaruh negatif.
"Kami berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa masuk ke sekolah-sekolah yang berpotensi memiliki situs-situs pornografi dalam aplikasi handphone (HP) mereka," kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Minggu (25/3).
Selain itu, razia HP menjadi bagian dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak yang perlu diperhatikan dan ini menjadi salah satu penilaian mewujudkan Mataram sebagai kota layak anak (KLA) 2018.
-
Bagaimana cara Polres Jakpus mencegah tawuran pelajar? 'Patroli Polres maupun Polsek jajaran akan dikerahkan untuk mengantisipasi adanya konvoi remaja yang menggunakan sepeda motor yang dapat mengakibatkan kemacetan dan ketakutan warga yang sedang melintas di jalan raya. Dengan adanya Patroli secara rutin masyarakat merasa aman dan nyaman diperjalanan maupun di rumah,' papar dia.
-
Dimana razia dilakukan? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Kenapa muda-mudi terjaring razia? Petugas juga memergoki pemuda bersama 2 orang wanita dalam satu kamar.
-
Mengapa remaja harus dibatasi gadget? Perlu diketahui bahwa pembatasan penggunaan gadget ini juga mampu mencegah timbulnya gangguan mental terhadap seseorang.
-
Bagaimana cara razia dilakukan? Adapun temuan lainnya yakni pada 14 Desember Polisi berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika dengan modus operandi disembunyikan dalam jaket. Barang bukti yang diamankan adalah 2.060 gram sabu dengan 4 orang tersangka,' lanjut Mukti.
"Untuk itu, Satpol PP sekali waktu merazia HP siswa dengan datang ke sekolah kemudian mengumpulkan HP siswa dan cek satu persatu, kalau ada ditemukan menyimpan konten pornografi, segera dihapus dan dilakukan pembinaan terhadap siswa tersebut," katanya.
Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengatakan, dalam hal melakukan razia HP kepada pelajar selama ini diserahkan ke Dinas Pendidikan.
"Jika aparat dari Dinas Pendidikan dalam hal ini para guru dan kepala sekolah tidak mampu melakukannya, barulah kami bisa berperan membantu," katanya. Demikian dilansir dari Antara.
Menurutnya, untuk melakukan razia HP secara langsung ke sekolah-sekolah dengan menggunakan pakian dinas lengkap dinilai kurang baik, sebab hal itu bisa menimbulkan rasa takut terhadap siswa serta dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Karenanya, selama masalah itu masih bisa ditangani oleh aparat dari kalangan dunia pendidikan, sebaiknya dilakukan oleh mereka sebab lebih tahu adanya potensi penyimpangan situs pornografi di kalangan pelajar masing-masing.
"Kita bukannya tidak taat perintah, tapi lebih melihat kepada kewenangan tugas dan dampak yang ditimbulkan jika aparat kami turun tangan," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polres Padang Sidempuan gelar sosialisasi kepada pelajar tentang bijak menggunakan media sosial yang bertajuk 'Polwan Goes To School'.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pekerjaan rumah besar pemerintah saat ini salah satunya membatasi akses internet atau situs porno di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPuan mengajak Pemerintah dan semua elemen masyarakat membangun komitmen bersama untuk memastikan hak anak terpenuhi.
Baca SelengkapnyaFenomena judi online di kalangan anak dan remaja juga kian hari semakin meningkat sehingga membuat kekhawatiran menurunnya kualitas generasi muda Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPAI memiliki fokus utama untuk memastikan terselenggaranya perlindungan anak di ranah daring
Baca SelengkapnyaBerikut perintah tegas Komandan Kodim ke perwira Intel.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyoroti maraknya judi online di kalangan TNI Polri.
Baca SelengkapnyaPolisi mendatangi para pelajar SMA 1 Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang menjadi pemilih pemula di Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaDirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.
Baca SelengkapnyaPemasangan 3 ribu WiFi di Kota Madiun tak serta merta membuat masyarakat lepas kontrol.
Baca Selengkapnya"Pemerintah akan tegas untuk merekomendasikan agar gim yang bisa membahayakan bangsa, anak-anak kita, harus ditindak," kata Sandi
Baca Selengkapnya