Cegah Korupsi Bansos, Mensos akan Buka Data Penerima Bantuan dalam Waktu Dekat
Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana membuka secara transparan data penerima bantuan sosial seluruh Indonesia. Hal tersebut akan dilakukan pada pertengahan April 2021. Tujuannya sebagai bentuk pencegahan korupsi dalam pengelolaan bansos yang lebih konkret.
"Kita upayakan mudah-mudahan pertengahan bulan ini kami bisa buka data itu dengan transparan, bisa melihat siapapun data tersebut," kata Risma saat menghadiri acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 melalui virtual dalam akun YouTube KPK RI, Selasa (13/4).
Dia menjelaskan dengan membuka data secara transparan seluruh masyarakat bisa melihat dan mengkoreksi data yang dikeluarkan Kemensos. Sehingga bisa mencegah adanya korupsi di lapangan dan ketimpangan penerima bansos.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
"Ke depan yang kita lakukan adalah bagaimana data ini kita bisa berikan secara transparan, siapapun bisa melihat, siapa yang menerima bantuan sehingga koreksi itu bisa dilakukan masyarakat," ungkap Risma.
"Jadi kalau misalkan tetangga saya tidak layak mendapatkan tapi kenapa mendapatkan, yang mengkoreksi adalah masyarakat, masyarakat bisa mengkoreksi data yang ada di kementerian sosial," tambahnya.
Risma juga menjelaskan dengan membuka data penerima bantuan sosial tersebut, pemerintah daerah dan kementerian sosial bisa terus mengevaluasi. Sehingga data terus diperbarui
"Pemerintah daerah bisa mengupdate. Karena tidak bisa data itu selamanya tetap karena ada yang pindah rumah, meninggal dan sebagainya yang harus selalu updateing data tiap bulannya," katanya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaGanjar menuturkan, program KTP Sakti merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menegaskan bansos itu diperuntukkan untuk warga miskin yang terus diperbarui datanya setiap tahun.
Baca SelengkapnyaSejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya