Cegah korupsi, KPK kumpulkan seluruh calon kepala daerah Jabar

Merdeka.com - Seluruh Pasangan Calon (paslon) yang bertarung dalam Pilkada Jabar dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selain 52 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan empat pasangan calon tingkat provinsi di Jabar.

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan penyelenggara Pilkada. Langkah yang dilakukan KPK bermaksud memberikan pembekalan mewujudkan proses Pilkada yang berintegritas.

Hal itu berkaca pada beberapa kasus kepala daerah yang menjalani proses hukum karena diduga terlibat kasus korupsi.

Basaria mengatakan, biasanya, KPK melakukan pembekalan mengenai antisipasi korupai kepada kepala daerah terpilih. Baru pertama kali ini pihaknya melakukan kepada pasangan calon.

Alasannya tidak lepas dari beberapa kasua yang sudah ditangani KPK melibatkan pasangan yang belum menjadi pimpinan daerah.

"Karena faktanya yang ditangani KPK sebelum menjadi kepala daerah sudah ada yang melakukan korupsi. Kita harapkan supaya bapak dan ibu tidak masuk ranah korupsi," ujarnya dalam sambutan, Selasa (17/4).

Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil ini pun merupakan bagian dari tugas KPK. Karena, selain menindak, lembaga antirasuah juga punya tanggung jawab mencegah korupsi.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan gambaran modus tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di sebuah pemerintahan dalam masa Pilkada. Jika petahana, mereka meminta ijon kepada kepala dinas untuk biaya pilkada.

"Biasanya dilakukan dengan memungut 10 - 30 persen dari proyek yang sedang dikerjakan," tuturnya.

Sudah tangkap 93 kepala daerah

KPK sejauh ini sudah menangkap 93 kepala daerah yang terlibat korupsi. Mereka masing-masing 18 gubernur dan 75 bupati/walikota.

Kasus mereka kebanyakan bermula mencari tambahan biaya untuk urusan pilkada yang tinggi. Berdasarkan kajian Kemendagri, biaya kampanye tingkat bupati/walikota itu mencapai Rp 20 - Rp 30 miliar. Sementara kekayaan paslon rata-rata secara umum Rp 7 - Rp 9 miliar.

"Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak lepas karena biaya Pilkada tinggi. Mereka harus mencari duit lebih untuk menutupi biaya yang dikeluarkan selama Pilkada," ucap Basaria.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh peserta Pilkada di Jabar untuk hati-hati dan tidak melakukan penyelewengan yang serupa.

"(Kepada calon kepala daerah) Kita harap nanti kalau sudah terpilih tidak termasuk dalam grup itu," tuturnya.