Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah Omicron, DPR Soroti Aturan KCP-PEN Saat Gelombang 2 Tak Dijalankan dengan Baik

Cegah Omicron, DPR Soroti Aturan KCP-PEN Saat Gelombang 2 Tak Dijalankan dengan Baik ilustrasi corona. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong pemerintah mengantisipasi varian Omicron agar tidak menyebar di Indonesia. Dia menegaskan, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi varian itu harus berjalan baik hingga ke bawah.

"Kita sudah punya pengalaman baik dari varian Wuhan maupun pada varian delta gelombang 1 dan 2 bahwa pintu masuk negara kita itu menjadi tempat di mana kita mesti benar-benar memastikan bahwa karantina dan bagaimana penanganan berjalan dengan baik," katanya dalam diskusi 'Antisipasi Varian Omicron Jelang Nataru 2021', Kamis (2/11).

Menurut pengalaman Melki, regulasi aturan dan kebijakan dari Komite Penanganan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dari gabungan banyak pihak tidak berjalan baik saat terjadi gelombang 2 Covid. Kata dia, petugas di lapangan tidak konsisten menjalankan tugasnya.

Orang lain juga bertanya?

"Ada Bapak Airlangga Hartarto, Luhut P, Erick Tohir, Mendagri dan Menkes, kepala BNPB itu ternyata kebijakan di atas itu tidak berjalan ke lapangan, karena di lapangan itu teman-teman yang di bawah itu tidak konsisten atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, aturan untuk mengantisipasi varian Omicron harus tegas dan tepat. Semua petugas di lapangan baik dari KKP dan Imigrasi TNI/Polri dan BNPB betul-betul berjalan dengan sistem di lapangan. Tidak boleh ada lagi toleransi dalam bentuk apapun bagi pelaksanaan aturan.

"Yang paling penting adalah terkait yang sudah disampaikan bahwa khusus PCR yang berasal dari luar negeri baik WNI atau WNA yang melakukan perjalanan ke luar negeri ini, harus menggunakan PCR yang kategorinya terbaik," imbuhnya.

"Di mana mereka harus benar-benar dicek apabila dia positif, di cek selain virusnya masuk dalam kategori yang mana, sehingga kita bisa tahu bagaimana pelacakan terkait dengan penanganan soal teman-teman yang terkena Omicron ini," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapolres Rokan Hulu Berikan Arahan kepada KPPS: Jangan Melakukan Kecurangan Apapun
Kapolres Rokan Hulu Berikan Arahan kepada KPPS: Jangan Melakukan Kecurangan Apapun

Kapolres mengimbau kepada peserta KPPS agar selalu kompak satu sama lain agar menjalankan tugas dengan baik dan lancar

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
DKPP Ingatkan KPU dan Bawaslu Kerja Cermat dan Pintar, Pengaduan Pelanggaran Pemilu Bakal Berkurang
DKPP Ingatkan KPU dan Bawaslu Kerja Cermat dan Pintar, Pengaduan Pelanggaran Pemilu Bakal Berkurang

DKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Soal OTT Militer, TNI Pesan ke KPK: Cukup Kasih Tahu Saja, Jam Sekian Mau Tangkap TNI
Soal OTT Militer, TNI Pesan ke KPK: Cukup Kasih Tahu Saja, Jam Sekian Mau Tangkap TNI

Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.

Baca Selengkapnya
Kapolda Pimpin Apel Operasi Patuh Jaya: Jangan Sampai Personel Baju Lusuh, Mobil Dinas Kotor
Kapolda Pimpin Apel Operasi Patuh Jaya: Jangan Sampai Personel Baju Lusuh, Mobil Dinas Kotor

Karyoto menekankan pentingnya untuk memeriksa kembali kondisi pribadi.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya