Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah partisipan, Pansus minta pemerintah beri anggaran pencegahan untuk KPK

Cegah partisipan, Pansus minta pemerintah beri anggaran pencegahan untuk KPK Agun Gunanjar diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan pemerintah memberikan dukungan anggaran kepada KPK untuk menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut dia, minimnya anggaran dari pemerintah untuk pencegahan korupsi membuat KPK bergantung kepada partisipan.

Sayangnya, Agun tidak menjelaskan pihak-pihak di luar internal KPK yang memberikan dukungan anggaran kepada lembaga antirasuah tersebut.

"Kalau dilihat dari besaran anggaran posnya enggak ada. Minim sekali sehingga banyak bergantung dari pihak-pihak lain, pihak-pihak luar yang menjadi partisipan. Yang ini bisa menciptakan kecurigaan-kecurigaan ya lebih baik negara hadir memberikan support," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Pansus juga sepakat membantu memberikan masukan kepada KPK dalam melaksanakan fungsi pencegahan agar setiap warga negara malu melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita sepakat untuk upaya pencegahan terutama bagaimana menciptakan orang itu malu berbuat korupsi gitu. Itu kan perlu upaya-upaya sistemik dan masif di kalangan publik yang melibatkan perguruan tinggi, melibatkan media supaya orang itu malu untuk tidak lagi berani melakukan," tegasnya.

Agun menambahkan, Pansus dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat I pada Rabu (7/2) mendatang. Nantinya, setiap perwakilan fraksi yang menjadi anggota Pansus Angket KPK akan dimintai pendapat akhirnya.

"Jadi pengambilan keputusan tingkat pertama akan segera kita lakukan ya mungkin di hari Rabu," ujar Agun.

Tak hanya itu, Pansus baru saja menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan Fraksi sore tadi. Hasilnya, semua fraksi sepakat masa tugas Pansus Angket KPK harus mengakhiri tugasnya pada akhir masa sidang sekarang.

"Pada prinsipnya dari sisi waktu semua bersepakat resmi dalam forum rapat pimpinan dewan bahwa pansus akan mengakhiri masa tugasnya di akhir masa sidang ini," tandas Agun.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini Bunyi Aturan KPU Soal Dana Kampanye
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini Bunyi Aturan KPU Soal Dana Kampanye

PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara

Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pansel Akan Temui Kapolri, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN, Bahas Seleksi Capim dan Dewas KPK
Pansel Akan Temui Kapolri, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN, Bahas Seleksi Capim dan Dewas KPK

Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
KPU Gandeng PPATK Cegah Dana Ilegal Kampanye Pemilu 2024
KPU Gandeng PPATK Cegah Dana Ilegal Kampanye Pemilu 2024

"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.

Baca Selengkapnya
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.

Baca Selengkapnya
Jaga Kerahasiaan, KPU Segel Pertanyaan Debat Pilpres 2024
Jaga Kerahasiaan, KPU Segel Pertanyaan Debat Pilpres 2024

Bahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap saat Masa Tenang Pemilu Banyak Aliran Uang Tidak Wajar
PPATK Ungkap saat Masa Tenang Pemilu Banyak Aliran Uang Tidak Wajar

Ditemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.

Baca Selengkapnya