Follow
Cegah pungli, Menteri Ferry minta warga urus sertifikat tanah ke BPN
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan meminta masyarakat untuk mengurus sertifikat langsung ke kantor-kantor BPN untuk menghindari pungutan liar. Menurutnya seluruh besaran biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
"Jangan diladeni jika ada biaya di luar ketentuan, karena itu sudah kategori pungutan liar," kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/4).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati kondisi masyarakat di wilayah Brebes, Jawa Tengah masih dipatok harga mahal untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat tanah.
-
Siapa yang perlu waspada dengan penipuan kos? Menjadi mahasiswa baru yang baru merantau tentu menghadapi banyak tantangan. Salah satunya mencari tempat tinggal yang nyaman dan aman. Di era digital seperti sekarang, mencari kos-kosan sering dilakukan melalui aplikasi atau media sosial. Namun, ada risiko penipuan yang perlu diwaspadai.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Apa saja contoh penipuan kos-kosan? Contohnya yang penipuan dengan meminta pembayaran melalui transfer bank tanpa konfirmasi atau jaminan yang jelas.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Kenapa penipuan terjadi? 'Kelalaian adalah pemilik data Ataupun korban biasanya itu lengah dengan hal seperti ini. Contohnya seperti ini, maka kelalaian itu juga menyebabkan terjadinya suatu kejahatan cyber karena kelalaian kita sendiri kita tidak wearnes,' ujarnya.
Saat memberikan pidato dalam acara pembukaan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Presiden Jokowi bertanya kepada salah satu warga yang baru saja selesai mengurus sertifikat tanah.
Presiden Jokowi bertanya mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.
"Habis berapa urus sertifikat tanah?" tanya Jokowi.
"Rp 1 juta, Pak," jawab warga yang tidak diketahui namanya tersebut.
Presiden Jokowi pun lantas mengonfirmasi langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan yang berada di hadapan Presiden Jokowi.
"Benar Pak menteri? Ini ngurus sertifikat habis 1 juta? Mahal benar," ujar Jokowi.
"Lewat orang mungkin?" ujar Jokowi mengonfirmasi kepada warga.
"Lewat Lurah," jawab Warga.
"Mana Lurahnya? Oh di Semarang," ucap Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatannya, AHY juga menyampaikan sebuah pesan tegas khususnya untuk oknum mafia tanah.
Baca Selengkapnya
AHY menyampaikan, para mafia tanah mampu melakukan berbagai cara untuk menipu para korban.
Baca Selengkapnya
Kasus ini terungkap karena adanya informasi yang masuk ke satgas unit intelijen Polda Banten terkait dugaan pungli pada program PTSL yang dilakukan oleh kades.
Baca Selengkapnya
Raja Juli meminta masyarakat meng-fotocopy sertifikat tanah guna mencegah hal tak diinginkan.
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan modus yang digunakan mafia tanah tersebut menggunakan surat-surat palsu
Baca Selengkapnya
Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca Selengkapnya
Program PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca Selengkapnya