Cegah radikalisme di kampus, medsos mahasiswa hingga dosen bakal diawasi

Merdeka.com - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir akan menyelidiki lebih jauh soal radikalisme yang terjadi di dalam kampus. Nasir akan mengumpulkan data-data stakeholder kampus melalui rektor universitas termasuk mengawasi media sosialnya.

"Kurikulum kami perbaiki. Rektor saya minta mendata semua pegawai, dosen, dan mahasiswa mana yang terpapar radikalisme. Sebelum ditindak, ditanya dia mau kembali lagi atau tidak ke NKRI, dari media sosial dan handphone itu kita data. Kita bisa lacak hubungan apa dari sana. Untuk semua nanti mahasiswa baru sudah mulai itu kerja sama dengan BIN dan BNPT," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Dalam pengawasan medsos ini, Kemenristek Dikti telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Nantinya data masyarakat kampus baik itu rektor, dosen dan mahasiswa akan dikonfirmasi oleh BNPT.

"Semuanya nanti. Semua akan dikoordinasi," ujarnya.

Nasir menjamin, pengawasan di media sosial juga bukan bermaksud melanggar hak privasi. BNPT dan BIN hanya ingin ingin membaca lalu lintas informasi yang mengarah kepada radikalisme. Dia mengatakan, Kemenristek Dikti juga tak punya wewenang mengawasi medsos, melainkan sebatas koordinasi.

"Saya tidak akan melihat secara itu. Yang penting adalah medsos yang kita lihat adalah lalu lintas informasi yang diduga mengarah kesana, perilaku orang kan harus kita lihat kesitu. Bukan kami, kami kerja sama dengan BNPT, BIN," ujarnya.

"Mereka yang punya hak. Kami enggak punya. Kami hanya ingin koordinasi. Katakan ingin buka medsos seseorang, (kami) enggak boleh. Langgar UU ITE itu. Tapi pendataan itu penting supaya bisa diverifikasi dengan baik," sambung Nasir.

Lebih lanjut, tanggal 25 Juni nanti pihaknya akan mengumpulkan rektor kampus seluruh Indonesia yang juga melibatkan BNPT, Menko Polhukam dan sebagainya.

BNPT telah menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme.

"7 kampus informasi yang disampaikan BNPT itu masa lalu. Itu 2011-2014. Setelah itu saya ingin menelisik lebih dalam siapa di dalamnya. Belum pada orang. Maka tanggal 25 nanti saya akan kumpulkan semua rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia untuk menyikapi radikalisme di dalam kampus," ujar Nasir.