Cegah Tumpang Tindih, Presiden Instruksikan Menteri Lapor Sebelum Buat Permen
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan para menteri untuk lapor dan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum membuat peraturan menteri (Permen). Hal tersebut tertuang dalam surat edaran pada Kamis (23/4) dari Sekretariat Kabinet. Surat itu dibenarkan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
"Betul," kata Bambang saat dihubungi merdekacom, Selasa(28/4).
Bambang menjelaskan hal tersebut dilakukan agar para menteri tidak melakukan tumpang tindih dalam kebijakan. Serta tidak memberikan keputusan yang membuat bingung masyarakat.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
"Hal biasa agar aturan tidak tabrakan, tumpang tindih atau membingungkan," ungkap Bambang.
Merdeka.com sempat menghubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mengkonfirmasi surat tersebut. Tetapi hingga saat ini, pesan singkat yang dikirim tidak dibalas Pramono.
Diketahui dalam surat bernomer B-0144/Seskab/Polhukam/04/2020, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan terkait arahan Presiden Jokowi atau Jokowi dalam rapat terbatas pada 2 Juli 2015, sidang kabinet paripurna 12 Februari 2018, dan 14 November 2019.Dia menjelaskan peraturan menteri atau kepala lembaga perlu mendapatkan persetujuan dari Jokowi.
Hal tersebut pun tertuang pada poin ke-2 yaitu peraturan menteri/kepala lembaga perlu mendapat persetujuan presiden terlebih dahulu. Kemudian, peraturan menteri yang perlu mendapat persetujuan dari Jokowi terlebih dahulu adalah yang memiliki kriteria yaitu, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Yaitu bersifat strategis (berpengaruh pada program prioritas presiden, target yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara), atau lintas kementerian/lembaga.
Tidak hanya itu, dalam surat tersebut juga berisi sebelum peraturan ditetapkan, para menteri atau kepala lembaga mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada presiden melalui sekretaris kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
4 Menteri yang hadir Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini
Baca SelengkapnyaSupratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Luhut di depan Jokowi saat acara peresmian bahan Anoda Bateri Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8)
Baca SelengkapnyaPesan itu berisi dua poin menekankan seluruh menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat memakai stempel atau kop kementerian.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan, telah memerintahkan menterinya untuk membuka semua fakta.
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaMoeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaSidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca SelengkapnyaMenteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca Selengkapnya