Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cek Kesiapan Gedung, Pimpinan DPR Ungkap Sejumlah Kendala Bila DPR Jadi RS Darurat

Cek Kesiapan Gedung, Pimpinan DPR Ungkap Sejumlah Kendala Bila DPR Jadi RS Darurat Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa anggota dewan meninjau kesiapan Kompleks Parlemen sebagai rumah sakit darurat. Ruang paripurna, hingga kantor anggota DPR di Nusantara I dicek siap tidaknya menjadi rumah sakit darurat.

Dalam peninjauan ini, ditemukan sejumlah kendala bila gedung DPR dipakai sebagai rumah sakit darurat.

Ruang paripurna yang diusulkan sebagai ruang bangsal, sulit diakses untuk tempat tidur. Lift tidak memungkinkan dimasukan tempat tidur. Begitu juga ruang rapat paripurna itu tidak memungkinkan karena konstruksi lantai yang menurun.

pimpinan cek kemungkinan dpr jadi rsd covid

"Kemudian persiapan ke tempat paripurna yang diusulkan menjadi bangsal. Yang pertama problem lift enggak bisa dimasuki tempat tidur. Kemudian diusulkan menggunakan eskalator, oke kita menggunakan eskalator. Kemudian ke ruang paripurna itu ternyata konstruksinya menurun ke bawah, ga rata, nah itu bagaimana mau dijadikan itu. Tempat tidur mau ditaruh di mana kalau lantainya menurun begitu. Tadi kesimpulannya kawan-kawan disimpulkan sendiri pakai ruang paripurna bisa atau tidak," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (12/7).

Nusantara I tempat anggota dewan berkantor pun sulit untuk diakses bagi tempat tidur. Liftnya bukan hanya tidak bisa memuat tempat tidur untuk dibawa ke ruang atas, namun juga kerap kali macet.

"Sudah dicoba juga tempat tidur tidak bisa masuk lalu kemudian liftnya itu diusulkan direnovasi karena udah miringkan dan lift sering macet. Nah tadi kebetulan lift yang dinaiki wartawan tadi sempat macet," ujar Dasco.

pimpinan cek kemungkinan dpr jadi rsd covid

Belum lagi, melihat ruangan di Nusantara I, menurut Dasco perlu dibongkar ulang jika digunakan sebagai rumah sakit darurat. Karena satu ruangan hanya muat dua tempat tidur dan satu lantai hanya ada satu kamar mandi. Belum lagi tidak ada jalur untuk membuang sampah medis.

Sebenarnya, kata dia, lapangan seluas 80x90 m di depan Nusantara I bisa digunakan. Tetapi, hanya bisa memuat tenda darurat. Terkait sanitasi juga perlu dipikirkan kembali.

"Ini kan bukan cuma perawatannya saja, tempat dokternya, listrik air dan lain-lain. Nah ini apakah kemudian secara teknis efisien atau enggak cuma memakai yang (lapangan) 80x90," jelasnya.

pimpinan cek kemungkinan dpr jadi rsd covid

Setelah melihat kondisi tersebut, Dasco menilai pimpinan DPR bukan menolak Kompleks Parlemen digunakan sebagai rumah sakit darurat. Namun, berdasarkan peninjauan hari ini secara teknis sulit.

Politikus Gerindra ini mengusulkan sejumlah tempat di sekitar gedung DPR/MPR yang bisa dipakai sebagai rumah sakit darurat seperti Istora Senayan.

"Bukan tidak mau, kita mau. Tapi secara teknis memungkinkan gak. Makanya kita lihat tadi, kita bukannya dibilang gak mau lalu dibilang tidak empati kepada masalah yang ada. Tapi kesiapan teknis kita tinjau dulu, bisa gak" ujarnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Baca Selengkapnya
Melihat dari Dekat Kondisi Rumah Dinas DPR yang Dianggap Tak Layak bagi Anggota Dewan
Melihat dari Dekat Kondisi Rumah Dinas DPR yang Dianggap Tak Layak bagi Anggota Dewan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Menghilang Dicari Demonstran Tolak RUU Pilkada, Dasco: Kalau Tahu, Saya akan Temui
Menghilang Dicari Demonstran Tolak RUU Pilkada, Dasco: Kalau Tahu, Saya akan Temui

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ini Penampakan dan Spesifikasi Rumah Dinas DPR yang Disebut Tak Layak hingga Diganti Tunjangan Fantastis
FOTO: Ini Penampakan dan Spesifikasi Rumah Dinas DPR yang Disebut Tak Layak hingga Diganti Tunjangan Fantastis

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas "Kita Kok Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.

Baca Selengkapnya
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya