Cek Kesiapan Gedung, Pimpinan DPR Ungkap Sejumlah Kendala Bila DPR Jadi RS Darurat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa anggota dewan meninjau kesiapan Kompleks Parlemen sebagai rumah sakit darurat. Ruang paripurna, hingga kantor anggota DPR di Nusantara I dicek siap tidaknya menjadi rumah sakit darurat.
Dalam peninjauan ini, ditemukan sejumlah kendala bila gedung DPR dipakai sebagai rumah sakit darurat.
Ruang paripurna yang diusulkan sebagai ruang bangsal, sulit diakses untuk tempat tidur. Lift tidak memungkinkan dimasukan tempat tidur. Begitu juga ruang rapat paripurna itu tidak memungkinkan karena konstruksi lantai yang menurun.
-
Bagaimana cara menunjukkan empati? Empati tidak hanya membuat Anda lebih disukai, tetapi juga memperkuat kepercayaan orang lain kepada Anda. Seperti yang dikatakan oleh pakar etiket bisnis Jacqueline Whitmore, hubungan yang langgeng dibangun di atas empati.
-
Siapa yang bisa merasakan empati? Empati adalah kemampuan seseorang dalam membayangkan atau mengimajinasikan perasaan orang lain.
-
Apa arti dari empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami secara emosional apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, dan membayangkan diri Anda berada di posisi mereka.
-
Siapa yang bisa menerima kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah, yaitu kalimat yang digunakan untuk memberikan instruksi.
-
Siapa yang bisa dibantu dengan kata-kata? Palestina telah hidup dalam cengkeraman ketidakadilan dan penjajahan selama puluhan tahun. Konflik antara Palestina dan Israel telah menyebabkan penderitaan yang tak hitung bagi rakyat Palestina.
-
Bagaimana komplikasi bisa diatasi? Praktik pencegahan, pemantauan yang cermat, dan manajemen yang efektif dari suatu kondisi kesehatan dapat membantu mengurangi risiko komplikasi.
"Kemudian persiapan ke tempat paripurna yang diusulkan menjadi bangsal. Yang pertama problem lift enggak bisa dimasuki tempat tidur. Kemudian diusulkan menggunakan eskalator, oke kita menggunakan eskalator. Kemudian ke ruang paripurna itu ternyata konstruksinya menurun ke bawah, ga rata, nah itu bagaimana mau dijadikan itu. Tempat tidur mau ditaruh di mana kalau lantainya menurun begitu. Tadi kesimpulannya kawan-kawan disimpulkan sendiri pakai ruang paripurna bisa atau tidak," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (12/7).
Nusantara I tempat anggota dewan berkantor pun sulit untuk diakses bagi tempat tidur. Liftnya bukan hanya tidak bisa memuat tempat tidur untuk dibawa ke ruang atas, namun juga kerap kali macet.
"Sudah dicoba juga tempat tidur tidak bisa masuk lalu kemudian liftnya itu diusulkan direnovasi karena udah miringkan dan lift sering macet. Nah tadi kebetulan lift yang dinaiki wartawan tadi sempat macet," ujar Dasco.
Belum lagi, melihat ruangan di Nusantara I, menurut Dasco perlu dibongkar ulang jika digunakan sebagai rumah sakit darurat. Karena satu ruangan hanya muat dua tempat tidur dan satu lantai hanya ada satu kamar mandi. Belum lagi tidak ada jalur untuk membuang sampah medis.
Sebenarnya, kata dia, lapangan seluas 80x90 m di depan Nusantara I bisa digunakan. Tetapi, hanya bisa memuat tenda darurat. Terkait sanitasi juga perlu dipikirkan kembali.
"Ini kan bukan cuma perawatannya saja, tempat dokternya, listrik air dan lain-lain. Nah ini apakah kemudian secara teknis efisien atau enggak cuma memakai yang (lapangan) 80x90," jelasnya.
Setelah melihat kondisi tersebut, Dasco menilai pimpinan DPR bukan menolak Kompleks Parlemen digunakan sebagai rumah sakit darurat. Namun, berdasarkan peninjauan hari ini secara teknis sulit.
Politikus Gerindra ini mengusulkan sejumlah tempat di sekitar gedung DPR/MPR yang bisa dipakai sebagai rumah sakit darurat seperti Istora Senayan.
"Bukan tidak mau, kita mau. Tapi secara teknis memungkinkan gak. Makanya kita lihat tadi, kita bukannya dibilang gak mau lalu dibilang tidak empati kepada masalah yang ada. Tapi kesiapan teknis kita tinjau dulu, bisa gak" ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya