Cerita Ali Sadikin mengaku tertipu Ibnu Sutowo soal tanah Hilton

Merdeka.com - Indonesia mengenal Ibnu Sutowo lewat sepak terjangnya saat membawa Pertamina. Laporan majalah TIME yang sangat populer ketika itu, Soeharto Inc, terbit 1999 menulis tersendiri soal Ibnu Sutowo. Menurut TIME, dalam dekade pertama kekuasaannya, Soeharto melalui Ibnu Sutowo menjadikan Pertamina seakan-akan milik pribadinya.

Nama keluarga Sutowo belakangan mencuat ketika rumah bungsu Ibnu Sutowo, Adiguna Sutowo dilabrak wanita cantik. Mobil-mobil mewah yang berbaris di rumah Adiguna Sutowo pun ringsek.

Cerita kemewahan memang lekat dengan keluarga Ibnu Sutowo. Salah satu cerita legendaris adalah penguasaan keluarga tersebut atas Hotel Hilton di tanah milik negara yang berada di kompleks Gelora Bung Karno. Penguasaan yang membuat mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin , merasa tertipu.

Ceritanya, ketika Hotel Hilton di wilayah Senayan, Jakarta didirikan, Gubernur Ali Sadikin yang memberi izin menduga bahwa hotel bintang lima itu milik Pertamina. Ternyata kemudian itu milik keluarga Ibnu Sutowo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977, Ali Sadikin , dalam keterangannya pada sidang dugaan korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton, mengaku merasa tertipu oleh PT Indobuildco.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Ali Sadikin mengatakan, saat ia memberi izin kepada PT Indobuildco pada 1971 untuk membangun Hotel Hilton dan menggunakan lahan negara, dia mengetahui bahwa PT Indobuildco adalah anak perusahaan Pertamina.

"Tapi ternyata kemudian terbukti, PT Indobuildco itu milik pribadi, milik keluarga, bukan anak perusahaan Pertamina. Saya marah, saya merasa tertipu. Semua orang berpikir Indobuildco itu Pertamina, tetapi ternyata milik perorangan," ujarnya di depan persidangan.

Ali Sadikin kemudian menceritakan sejarah pembangunan Hotel Hilton untuk menampung sekitar 3.000 tamu peserta konferensi Asia Pasifik yang diselenggarakan di Jakarta.

"Waktu itu, hotel di Jakarta baru ada Hotel Indonesia, itu pun hanya cukup menampung beberapa ratus. Itu jadi pikiran saya, di mana harus menampung 3.000 tamu," ujarnya.

Ali Sadikin menuturkan, kemudian ia mendatangi Direktur Utama Pertamina saat itu, Ibnu Sutowo, untuk meminta agar Pertamina melalui anak perusahaannya membangun sebuah hotel guna kepentingan acara konferensi Asia Pasifik.

"Saya tahu Pertamina punya anak-anak perusahaan. Saya datangi Pertamina, karena saat itu Pertamina adalah perusahaan besar yang punya banyak modal, tidak seperti sekarang," tuturnya.

Pada pertemuan dengan Ibnu Sutowo itu, Ali Sadikin mengatakan, ia pun menegaskan tidak akan menyerahkan izin pembangunan hotel itu kepada perusahaan swasta karena lahan tempat dibangunnya hotel tersebut adalah milik negara.

Ali Sadikin menuturkan, baru pada 1976, setelah ia melakukan pengecekan kepada JB Sumarlin selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Wakil Presiden saat itu, ia mengetahui bahwa PT Indobuildco bukanlah anak perusahaan Pertamina.

"Dalam surat Sumarlin dan Sri Sultan jelas dikatakan bahwa PT Indobuildco bukanlah anak perusahaan Pertamina. Kalau dulu Ibnu mengatakan Pertamina tidak memiliki modal untuk membangun hotel, mungkin tidak akan saya bolehkan Indobuildco untuk membangun hotel," tuturnya.

Namun, Ali Sadikin mengatakan, setelah ia mengetahui bahwa PT Indobuildco adalah milik keluarga Sutowo pada 1976, ia tidak berusaha untuk membatalkan atau mencabut rekomendasi izin penggunaan lahan untuk membangun Hotel Hilton.

"Saya menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah pusat, menjadi beban negara. Seharusnya Sri Sultan dan Sumarlin yang menyelesaikan itu," katanya.

Di depan majelis hakim, Ali Sadikin juga menambahkan, bahwa ada permainan di tingkat pemerintah pusat dalam masalah Hotel Hilton.

Setelah melalui perjalanan hukum yang panjang, Hotel Hilton akhirnya menjadi milik negara. "100 persen milik negara," ujar Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, beberapa waktu lalu.

Dengan bangga, Sudi mengatakan status tanah Hotel Sultan kini sudah kembali ke pangkuan pemerintah setelah melalui proses pengadilan selama puluhan tahun. Tanah yang berada satu kompleks dengan Gelora Bung Karno ini berhasil direbut kembali melalui keputusan Mahkamah Agung.

"Asetnya negara, sekarang baru kita menangkan 2012, setelah berpuluh-puluh tahun kita kalah terus. Ini aset negara kok bisa jatuh ke tangan swasta," ungkap Sudi kepada wartawan.

Dengan kemenangan melalui proses hukum Peninjauan Kembali (PK), pihak pengelola hotel memiliki kewajiban untuk membayar kepada negara. "Kita menang dan kita pelajari apa yang menyebabkan beralih ke swasta. Kita PK dan menang. Mereka bayar royalti dan setor ke negara," tandasnya. Kini, Hotel Hilton yang sudah milik negara namanya menjadi Hotel Sultan.

Baca juga:

Hoegeng tolak taman makam pahlawan karena ada kroni Ibnu Sutowo

Pertamina utang USD 10,5 miliar, Soeharto pecat Ibnu Sutowo

Ibnu Sutowo, raja minyak Orde Baru dan sengkarut Pertamina

Tommy Soeharto-Adiguna Sutowo, sahabat dengan cerita kelam sama

Daryono, sopir Florence kini tengah diburu polisi (mdk/tts)