Cerita baliho Red Army bikin eks wali kota Malang dikaitkan komunis

Merdeka.com - Gara-gara tulisan 'Red Army' dan logo bintang emas di baliho, mantan Wali Kota Malang Peni Suparto dikait-kaitkan dengan komunis. Padahal ormas yang dipimpinnya itu yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menegakkan NKRI.

Baliho itu sudah diturunkan oleh Satpol PP Kota Malang, karena ternyata tidak memiliki izin. Selain menampilkan logo Red Army, baliho juga bertuliskan Tegakkan Pancasila Kokohkan NKRI, Kerukunan Nasional Lahir dan Bathin. Terpampang di situ foto wajah Peni Suparto, mantan Wali Kota Malang dua periode 2003-2008 dan 2008-2013.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Malang, Priyadi mengatakan, baliho tersebut diturunkan karena tidak ada izinnya. Selain itu, karena dianggap meresahkan.

"Kami mendapat pengaduan dari masyarakat, selain itu karena tidak ada izinnya," kata Priyadi saat ditemui di acara halal bihalal di kediaman Ketua DPRD Kota Malang, Rabu (5/7).

Penurunan juga melibatkan polisi, TNI dan Dishub. Priyadi juga mengaku berkoordinasi dengan Peni Suparto melalui Dandim 0833, Letkol Arm Aprianko Suseno.

"Kita sudah koordinasi, sebenarnya diminta untuk mencopot malam hari, agar tidak mengganggu lalu lintas," katanya. Ada tiga baliho di dua lokasi yang diturunkan oleh Satpol PP.

Dalam jumpa pers di salah satu rumah makan di Kota Malang, Peni menegaskan, ormas yang dipimpinnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan paham komunisme. "Kalau dikaitkan dengan Rusia? Walah, siapa pengurus Red Army yang pernah tahu Rusia. Komunikasi apapun dengan komunis sama-sekali tidak ada," ujarnya.

Peni pun menegaskan bahwa dalam pembukaan Red Army berbunyi organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menegakkan NKRI. Pihaknya pun mengaku berada di garda paling depan, jika muncul organisasi anti Pancasila.

"Jelas itu, jelas seperti itu, komunismenya tidak ada. Jadi kami Pancasila, kami Nasionalis tulen. Justru kalau ada yang anti Pancasila, kami berada di garis paling depan bersama TNI Polri dan kawan-kawan Banser. Kami berada di depan, Red Army tidak ada kaitannya dengan komunis," tegasnya lagi.

Dia menjelaskan, gambar bintang yang digunakan dalam logo ormasnya bukan sesuatu yang aneh. Bintang segi lima itu banyak juga digunakan oleh ormas lain, bahkan ormas keagamaan.

"Lihat Garuda Pancasila di dadanya ada bintang kuning yang artinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Red Army menggunakan bintang lima, berarti warga Red Army warga yang berketuhanan. Salahnya di mana?" tanya dia.

Soal perizinan yang dipermasalahkan, Peni mengungkapkan, bahwa proses izin sedang diurus, karena saat pemasangan, kantor perizinan sedang libur panjang Lebaran. Meski begitu, Peni mengaku bisa memahami langkah yang diambil oleh Satpol PP, Polisi dan TNI yang menurunkan baliho itu.

"Izinnya sedang diproses. Kenapa izinnya baru diproses? Karena waktu pemasangannya sedang libur panjang. Jadi tutup semua, kantor-kantor juga tutup," terangnya.