Cerita di Balik Bupati Alor Kesal Sampai Marahi Pegawai Kemensos Soal Bantuan Bencana

Merdeka.com - Video Bupati Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial beredar viral di media sosial. Dalam rekaman itu dia mengumpat Menteri Sosial Tri Rismaharini karena pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilainya melangkahi pemerintah daerah. Rupanya kekesalan Bupati Alor sudah memuncak karena pemda tidak pernah dilibatkan dalam penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam video berdurasi 3.09 menit itu tampak staf Kemensos duduk di hadapan Amon. Mereka hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.

Amon menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah. "Jangan pakai politik-politik model begitu," kata Amon dalam video itu.

Menurut Amon, Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah. Dia mempertanyakan alasan program pemerintah diberikan kepada Ketua DPRD Alor.

Dalam video itu, Amon juga mengumpat Tri Rismaharini. Dia bahkan membandingkannya dengan, Khofifah Indar Parawansa, yang juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Saat dikonfirmasi wartawan, Amon membenarkan kejadian itu. Dia menceritakan, pegawai Kementerian Sosial yang dia marahi datang untuk melaporkan bahwa mereka membawa bantuan bagi korban meninggal akibat badai Seroja, jumlahnya Rp15 juta per orang.

Amon menyuruh mereka untuk membawa bantuan itu ke Ketua DPRD Alor, tidak usah melalui pemerintah daerah.

"Itu saya marah, datang lagi dia bawa nama Kementerian Sosial 'nah lu pi (pergi) bagi sudah kenapa bawa datang ke kami. Kau pu (punya) menteri omong dengan Presiden bahwa bantuan kasi ke Ketua DPRD, pi (pergi) di sana sudah to bikin apa ke kami, nanti pemerintah pusat pikirnya kami gubernur dan bupati ini juga hanya tidur-tidur saja tidak urus manusia'. Saya tiap hari di lapangan kok. Saya marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya karena kepentingan politik. Kita kerja ini bukan karena politik, ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik," jelas Amon kepada wartawan, Rabu (2/6).

Dia mengaku tidak tahu siapa yang merekam kejadian itu, karena dia sedang emosi. "Kejadian itu sekitar dua atau tiga bulan yang lalu, siapa yang video saya tidak tahu, biar dong yang baku tanggung jawab di situ," ucapnya.

Amon juga menceritakan, dia baru mengetahui penyaluran bantuan PKH dan bantuan lainnya tidak melewati pemerintah daerah saat rapat virtual dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTT dan bupati serta wali kota di NTT. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga hadir karena ikut terdampak badai Seroja.

Saat rapat, tutur Amon, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan ke Presiden bahwa bantuan PKH serta sejumlah bantuan lain telah dikirim ke Alor melalui Ketua DPRD setempat. Amon pun bingung karena bantuan itu tidak melalui pemerintah daerah.

"Nah ini sekarang yang mana pemerintah ini. DPRD bantu bagi, tapi yang menangani ini bupati, pemerintah daerah. Nah ini yang membuat ketersinggungan kami, nanti Presiden, menteri-menteri di pusat, selain Menteri Sosial, menganggap kami tidak kerja," ucapnya.

Amon mengatakan, seharusnya Menteri Sosial mengetahui pola penanganan dan penyaluran bantuan. Dia khawatir di kemudian hari terjadi persoalan hukum, sehingga pemerintah daerah yang ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya.

"Kalau ada persoalan di daerah siapa yang tanggung jawab kalau ditanyakan oleh KPK, penegak hukum seperti Kejari dan Kejati maupun kepolisian. Siapa yang tanggung jawab, pasti bupati," ucapnya.

Menurut Amon, selama ini bantuan diberikan melalui Ketua DPRD Alor. Penyaluran seperti apa tidak pernah dilaporkan ke pemerintah daerah.

"Selama ini dia kasih (penyaluran bantuan) di ketua DPRD dan tidak pernah melaporkan kepada kami pemerintah daerah. Yang ada pada kami itu bantuan-bantuan apakah dari pemerintah pusat, paguyuban-paguyuban, dari LSM, dari badan-badan kemanusiaan itulah yang ada pada kami dan kami catat itu di BPBD. Bantuan-bantuan seperti PKH tidak pernah lewat kami pemerintah. Menteri juga laporkan kepada Presiden bahwa dia kasih bantuan ke Ketua DPRD dan tidak laporkan ke kami sini, nanti ada masalah siapa yang tangung jawab? Saya minta BPK dan Kejaksaan Tinggi untuk periksa bantuan-bantuan ini, karena ini bantuan kemanusiaan, kalau bantuan itu dari politik saya tidak campur tangan," ujarnya.

Pemda Alor akan Polisikan Penyebar Video

Sementara itu Pemkab Alor berencana melaporkan orang yang menyebar video ketika Bupati Amon Djobo memarahi dua pegawai Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Alor, Soni O. Aleleang kepada wartawan melalui sambungan telepon mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut, ke Polres Alor.

"Kami menunggu karena ada basudara satu masih di Kupang belum sampai, kami juga masih ambil data-data informasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah cabang PDIP di Alor, apakah itu diagendakan dalam musyawarah atau tidak, dalam hal memperdengarkan dan memutar video itu kepada peserta, lalu mengatakan telah melaporkan kepada menteri. Itu apakah dalam agenda musyawarah atau itu hanya karena inisiatif satu dua orang," ungkapnya, Rabu (2/6) sore.

Menurut Soni, dari agenda musyawarah tersebut pihaknya nanti bisa mengetahui, video itu didapatkan dari siapa dan mengapa harus diviralkan. Seseorang yang mengambil video lalu menyerahkan kepada ketua DPRD Alor pun telah diketahui.

Bupati Sudah Minta Maaf

Soni menjelaskan, setelah selesai meluapkan amarahnya terhadap kedua pegawai Kemensos tersebut, bupati Amon Djobo meminta maaf lalu berpelukan dengan keduanya, sehingga pembagian bantuan yang dibawa untuk ahli waris korban meninggal dunia pasca badai Seroja berjalan aman dan lancar.

"Setelah itu tidak ada masalah lagi, bahkan kunjungan Ibu Menteri Sosial pun berjalan lancar," tutupnya.