Cerita Din Syamsuddin dicoret Jokowi jadi Dewan Pengarah Pancasila

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mencabut nama Din Syamsuddin dari daftar dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Posisi Din akhirnya diganti oleh Ketua PBNU Said Aqil Siradj.

Ketua UKP-PIP, Yudi Latief membenarkan hal tersebut. Yudi mengatakan, Din sengaja dicopot dari daftar dewan pengarah UKP-PIP karena akan mendapat tugas lain dari Kepala Negara.

"Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden. Karena selain ada unit Presiden (UKP-PIP), rencananya juga akan dibentuk lembaga lain kayak Dewan Kerukunan Nasional," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6).

Jika Din Syamsuddin masuk dalam struktur UKP-PIP, maka akan terjadi penumpukan tokoh Islam dari organisasi Muhammadiyah. Sebab selain Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif juga masuk dalam daftar dewan pengarah UKP-PIP.

"Jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping. Sebagian di unit ini, sebagian di rencana-rencana yang lain," terangnya.

Din mengaku memang meminta agar dirinya tidak masuk dalam UKP-PIP. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah dirinya berkomunikasi dan berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Ada kerja-kerja lain yang penting bagi bangsa ini, saya bilang, saya sebagai anak bangsa siap saja, cuma sebagai tokoh pergerakan Islam dan akademisi, saya terbiasa loyal kritis, pokoknya loyalitas, tapi tidak menghalangi kritisisme. Oleh karena itu, saya sudah tahu, dan atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukan ke jajaran sembilan walaupun sudah sempat beredar," katanya di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Kemudian terkait dirinya akan diberi jabatan lain oleh presiden Joko Widodo, mantan ketua MUI ini mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun dia menegaskan gagal masuk menjadi dewan UKP-PIP bukan karena dirinya menolak atau tidak disetujui.

"Tunggu saja nanti, tunggu saja pada waktunya, tapi jelas bukan karena saya menolak bukan pula karena saya tidak disetujui," jelasnya.

Pencabutan ini dilakukan sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang pengangkatan pengarah dan kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Sembilan nama dewan pengarah UKP-PIP adalah Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek dan Kepala UKP-PIP adalah Yudi Latief.