Cerita Ganjar 'Tahan' Anggota DPRD Jateng untuk Buat LHKPN dalam Sehari

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menceritakan pengalaman mengatasi masalah kepatuhan pejabat di Jawa Tengah melaporkan laporan harta kekayaannya penyelenggara negara (LKHPN). Menurut dia, kebanyakan pejabat bingung dan takut melaporkan harta pemberian pihak tertentu. Ganjar mengaku kerap mengeluarkan surat perintah seluruh jajaranya akan segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Jadi pada saat Itu kemudian saya bertanya kepada KPK pelaporan LKHPN itu kesulitannya di mana sih gitu. Ternyata ketakutan, ketakutan kita (para pejabat) mau cari cara menuliskan handphone kita yang dikasih orang itu bagaimana caranya. Cara melaporkan Harley saya yang dikasih orang bagaimana. Wah itu engga ada yang mau ngisi," kata Ganjar saat webinar, Selasa (7/9).

"Akhirnya saya undang teman-teman KPK dan jawaban KPK ini menarik bagi saya. Bapak ibu tuliskan aja tidak usah takut. Karena apa, karena belum ada orang dicokok KPK gara-gara Laporan LHKPN. Nah barulah itu kemudian agak sedikit menenangkan," lanjutnya.

Setelah masalah kepatuhan di eksekutif selesai, kata Ganjar, giliran para pejabat legislatif yang harus diajak untuk melaporkan LKHPN. Lewat pendekatan komunikasi, pimpinan dewan mengerti dan semua masalah kepatuhan LHKPN selesai.

"Sebenarnya untuk mengkonsolidasikan itu tidak sulit. Karena banyak anggota dewan itu cukup percaya kepada pimpinan dewan. Maka kita kalau ngomong sama anggota itu berasa gini, yaudah lah pak Ganjar kalau pimpinan dewan iya kita iya. Nah ini point yang bagus," kata Gajar sambil tirukan ucapan para anggota dewan.

Usai konsultasi dengan pimpinan DPRD Jawa Tengah, Ganjar mengumpulkan anggota dewan dengan siasat menggelar bimbingan teknis (bimtek) bersama KPK.

"Saya buat bimtek dengan KPK, lagi-lagi saya pinjam KPK waktu itu. Dari KPK, lalu datang kawan-kawan dari DPRD terus kemudian di Solo kita bertemu bareng-bareng saat ketemu pintunya, kita kunci," ujar Ganjar.

Alih-alih melaksanakan bimtek, Ganjar berucap kepada para anggota dewan yang hadir untuk mengisi harta kekayaan dengan didampingi KPK secara langsung. Maka dalam sehari pengisian seluruh jajaran Pemprov Jateng sudah rampung mengisi LKHPN.

"Bapak ibu itu di belakang sudah ada laptop. Kemarin kan bapak ibu diminta untuk membawa harta kekayaan masing-masing dan kita akan workshop bareng-bareng. Apa yang terjadi? maaf ya bapak ibu setelah saya sambutan saya pulang dulu dan anggota DPRD tidak boleh ada yang keluar ruang, setelah mengisi di laptop. Enggak usah lama-lama hari itu 100 persen," kata Ganjar.

Alhasil dengan cara tersebut, Pemprov Jawa Tengah menyabet penghargaan sebagai daerah yang paling berintegritas berdasarkan laporan KPK pada tahun 2018.

"Kita dinyatakan sebagai lembaga paling berintegritas ya itu senang banget, prestasi yang menurut saya lebih baik dari pada buat jalan dan jembatan. Dari pada kemudian kita membangun banyak sesuatu yang sifatnya fisik, ekonomi," ucapnya.

"Karena ini integritas, ini dimulai dari yang pertama. Kalau ini baik biasanya pekerjaan infrastrukturnya jadi baik banget, serapan-serapan anggarannya baik," sambungnya.