Cerita Kaligis & SDA tuding intervensi Jokowi di deponering AS & BW

Merdeka.com - OC Kaligis dan Suryadharma Ali (SDA) mengajukan gugatan praperadilan atas terbitnya deponering dalam kasus yang menyeret Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Lewat kuasa hukumnya, OC Kaligis dan SDA menuding bahwa deponering yang diberikan Jaksa Agung Prasetyo tidak sesuai dengan aturan.

Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, pihak pemohon menghadirkan seorang ahli hukum pidana yaitu Arbijoto dan seorang ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi.

Menurut saksi ahli Muhammad Rulyandi, deponering tidak bersifat mutlak. Harus ada syarat yang dipenuhi untuk bisa menggunakan deponering dalam suatu perkara.

"Deponering itu tidak bersifat mutlak. Karena harus ada syarat yang dipenuhi," kata Rullyandi kepada para wartawan usai menyampaikan keterangan di depan hakim tunggal Sutiyono, Kamis (17/3) kemarin.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ketika deponering itu turun, kasus AS dan BW sedang diproses hukum. Adanya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum membuktikan proses hukum sedang berjalan dalam kasus yang menjerat dua mantan pimpinan KPK itu. Namun dengan adanya deponering tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum hingga akhirnya menurunkan kewibawaan hukum di masyarakat.

"Kalau sudah jelas itu mengurangi kepastian hukum dan kewibawaan hukum karena segala bukti-bukti yang sudah ada. menurut saya sebagai pendapat ahli itu sebagai kontrol sesuai dengan Pasal 38 dan deponering itu bukan hak prerogatif dari alasan-alasan yang selama ini dijadikan landasan," tutur dia. (mdk/hhw)