Cerita kisruh sepak bola Indonesia berujung pembekuan PSSI

Merdeka.com - Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui surat keputusan bernomor 0137 Tahun 2015, Menpora Imam Nahrawi mengambil sikap pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui dengan kata lain PSSI dibekukan. Pro kontra pun bermunculan, namun mengapa menpora berani mengambil langkah tegas itu? Tidak takutkah menpora terhadap sanksi FIFA yang bisa mengancam larangan bertanding bagi timnas Indonesia?

Sejak dipilih Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan menpora, politikus PKB Imam Nahrawi mengatakan salah satu prioritasnya adalah membenahi karut marut pengelolaan sepak bola di Indonesia, terutama kompetisi Liga Indonesia. Banyak kasus pemain yang tidak dibayar gajinya hingga ada yang meninggal dunia, membuat menpora prihatin.

Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Tim 9 yang bertujuan merevitalisasi dan meningkatkan prestasi olah raga di Tanah Air. Imam berkilah, Tim 9 itu tidak khusus membenahi sepak bola saja, tapi semua cabang.

"Dibentuknya Tim 9 ini semata-mata hanya untuk memotivasi atlet agar mampu menaikkan prestasi mereka, bukan bertujuan membekukan PSSI. Sebab, sudah menjadi kebanggaan bangsa jika pretasi olahraganya bagus dan baik," kata Imam, bulan Desember 2014 lalu saat mengunjungi Malang.

Namun, dalam perjalanannya, Tim 9 ini lebih fokus mengurusi sepak bola, apalagi saat itu Indonesia Super League (ISL) akan segera digelar. Beberapa rekomendasi Tim 9 yang diketuai mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno adalah meminta Kemenpora menunda izin penyelenggaraan ISL 2015 sampai dipenuhinya semua persyaratan standar organisasi sesuai UU 2005 Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya. Termasuk verifikasi internasional (AFC).

Klub dan operator liga diminta memenuhi persyaratan yakni: Melunasi tunggakan gaji pemain, pelatih dan ofisial klub, disertai bukti pelunasan, kemudian wajib menyertakan dokumen kontrak kerja pemain, pelatih, dan ofisial kepada BOPI dan operator liga yakni PT Liga Indonesia.

Berikutnya, operator ISL dan seluruh klub peserta harus menyerahkan NPWP, bukti pembayaran dan pelunasan pajak, serta persayatan lain yang telah ditetapkan BOPI dan rekomendasi BOPI menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses perizinan keramaian oleh kepolisian.

Atas rekomendasi inilah, Menpora kemudian memerintahkan Badan Olahraga Profesional Indonesia untuk melakukan verifikasi.

Pelaksanaan ISL pun molor dari jadwal yang ditetapkan. PT Liga yang sempat menolak akhirnya patuh dan mau mengikuti tahapan verifikasi terhadap 18 klub peserta ISL. (mdk/tyo)