Cerita perjuangan suku Baduy pertama kali upacara HUT RI di Istana

Merdeka.com - Ada yang beda dalam perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun ini. Suku yang berdomisili di Banten tersebut diundang khusus Presiden Joko Widodo mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (17/8).

Namun bukan perkara mudah bagi suku Baduy buat mengikuti upacara tersebut. Menurut Wakil Jaro Tangtu kampung Cibeo, Mursi, dia bersama tiga rekannya berjalan kaki selama tiga hari dari kampungnya di Cibeo menuju Istana Kepresidenan sejak Jumat (14/8).

"Berangkat hari Jumat, perjalanan ditempuh 3 hari. Sampai di sini kemarin malam, sore. Tadi pagi jam 6 pagi sudah tiba di Istana," kata Mursi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Mursi lantas memaparkan suka duka perjalanan selama tiga hari buat bisa sampai di Istana Kepresidenan.

"Letak geografis Baduy berbukit-bukit. Ya lumayan lah perjalanan jarak tempuh 3 hari, pulang-pergi ya hampir seminggu," ucap Mursi.

Mursi mengatakan, leluhur warga Baduy juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Menurut dia, kedatangan mereka ke Istana Merdeka merupakan pertama kalinya bagi warga Baduy sejak Indonesia merdeka 70 tahun lalu.

"Ya bisa dikatakan begitu (pertama kali diundang ke Istana). Leluhur juga ikut memperjuangkan bangsa kita," lanjut Mursi.

Mursi merasa kagum bisa melihat secara langsung upacara HUT Kemerdekaan di Istana Merdeka. "Ini sangat meriah, (saya) sangat bahagia. Bagus," imbuh Mursi.

Selain menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 70, kata Mursi, mereka menyisipkan harapan buat Jokowi. Mursi mengatakan, warga Baduy membutuhkan pengakuan dari pemerintah.

"Kami tentu mohon yang terhormat Bapak Presiden Indonesia untuk memberikan kebijakan khusus untuk suku-suku adat, khususnya Baduy," kata Mursi di Istana Kepresidenan, Senin (17/8).

"Tentu kami butuh pengakuan, butuh jaminan," imbuh Mursi.

Selain itu, lanjut Mursi, masyarakat adat Baduy meminta Presiden Joko Widodo memenuhi hak-hak administratif masyarakat Baduy sebagai warga negara Indonesia.

"Sekaligus kami merasa hak-hak adat kami, bahkan identitas utama, KTP, kami mohon agar agama kami dicantumkan di KTP. Supaya ada respon dari bapak presiden, supaya ada kebijakan," ucap Mursi.