China klaim Pulau Natuna, Komisi I DPR minta pemerintah Jokowi tegas
Merdeka.com - Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan dimasukkan dalam peta oleh Republik Rakyat China sebagai wilayahnya. Hal ini pun diprotes keras pemerintah Indonesia karena telah sewenang-wenang mengklaim wilayah NKRI.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah Jokowi bersikap tegas karena sudah jelas daerah kaya gas alam itu adalah NKRI.
"Pemerintah harus tegas ke China bahwa Natuna itu adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai batas wilayah yang ada dan sesuai batas garis kita," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/3).
-
Kenapa Jokowi membahas Laut China Selatan? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan.
-
Mengapa Jokowi meminta ASEAN untuk menjadikan lautan sebagai sea of cooperation? Jokowi meminta ASEAN harus mampu menjadikan lautan sebagai a sea of cooperation, bukan a sea of confrontation.
-
Siapa yang prihatin tentang konflik Laut China Selatan? Para menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu, 30 Desember 2023 menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
Selain itu, Wasekjen PKS ini berharap agar pemerintah mengambil sikap yang tegas sehingga China akan berpikir dua kali untuk mengklaim wilayah Indonesia.
"Ada klaim harus direspons cepat dan pemerintah China pun tidak akan melakukan langkah-langkah yang memperluas konflik laut China Selatan ini," harapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peristiwa pengusiran ini terjadi di Laut Natuna Utara, pada Senin (21/10).
Baca SelengkapnyaSejumlah pengamat mengkhawatirkan kerja sama Indonesia-China dalam sektor maritim di Laut China Selatan.
Baca SelengkapnyaKasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca SelengkapnyaPrabowo memilih kunjungan pertamanya ke China setelah jadi presiden. Kemudian, dia langsung bertolak ke Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Baca Selengkapnya"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaIndonesia sendiri terus melakukan komunikasi diplomatik dengan Iran dan Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaTerkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca SelengkapnyaKerja sama yang dibahas meliputi penguatan perdagangan, investasi, kerja sama kesehatan, kerja sama pembangunan IKN, hingga kerja sama riset serta teknologi.
Baca SelengkapnyaKapal patroli Indonesia berhasil mengusir kapal CCG 5402 keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara
Baca SelengkapnyaDPD RI menyambut kedatangan Duta Besar China yang baru Wang Lutong di Jakarta pada Kamis malam.
Baca SelengkapnyaWilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.
Baca Selengkapnya