China Mau Investasi Rp 14 T di Kaltim, Mahasiswa Menolak Pemda Tunggu Kajian
Merdeka.com - Pemprov Kalimantan Timur belum bisa memastikan menerima atau menolak rencana investasi USD 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun dari HongShi Holding Group asal provinsi Zhejiang di China, untuk membangun pabrik semen di Kutai Timur.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, menanggapi derasnya penolakan berbagai mahasiswa, melalui 2 kali aksi unjukrasa, yang berujung bentrok seperti yang terjadi hari ini.
"Kita tidak menolak mentah-mentah, tidak juga menerima mentah-mentah. Mereka (mahasiswa dan pegiat lingkungan) ada kajian silakan sampaikan kepada saya," kata Hadi, ditemui wartawan di kantornya, Senin (8/4).
-
Mengapa petani Kendeng menolak pabrik semen? Untuk menolak pembangunan itu, pada tahun 2016 dan 2017 lalu mereka melakukan aksi cor kaki. Mereka memprotes pembangunan pabrik tersebut karena dibangun di wilayah karst yang berfungsi untuk menyerap air. Selain itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan pihak terkait dinilai tidak transparan.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Kenapa buruh Semarang menolak Tapera? 'Setelah 50 tahun, uang iuran itu baru akan terkumpul Rp48 juta. Lima puluh tahun lagi, mana ada harga rumah Rp48 juta. Rumah saat ini paling murah saja Rp155 juta. Jadi ini cuma akal-akalan pemerintah saja. Menurut kami ini bukan jaminan sosial,' kata Aulia Hakim, sekretaris KSPI Jateng, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (10/6).
Hadi menyebut, apabila dalam kajian ditemukan hal yang tidak benar, rencana investasi itu dipastikan ditolak. Kendati demikian, belakangan diketahui, dalam kajian, ada ditemukan sedikit masalah.
"Saya baru rapat dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kelihatannya ada sedikit masalah. Kita akan batalkan kalau bermasalah," ujar Hadi.
Di hadapan mahasiswa, Hadi sempat dipaksa untuk mengeluarkan statement menolak pabrik semen. "Susah diajak bicara, saya harus bikin keputusan di panggung (mobil pikap) tidak pakai data. Berdosa dong saya ambil keputusan tidak dengan data. Harus sadari itu," terang Hadi.
"Jangan lihat saya sebagai pribadi. Di belakang saya, ada aparat, ada OPD, ada dinas-dinas. Ada investor, silakan datang. Saya akan tinjau ke lapangan, meminta data di dinas (Energi dan Sumber Daya Mineral) berupa data yang valid. Hitam putih, ya sampaikan. Ada yang tidak nyaman, sampaikan. Kalau memang harus kita tolak, ya kita tolak," tegasnya.
Hadi juga memastikan, dia tidak ada menikmati uang apapun dari investor China itu, terkait rencana investasi Rp 14 triliun. "Saya tidak ada urusan satu peser pun uang dengan urusan mereka (investor) itu," ungkap Hadi.
"Mau investor darimanapun, dari China, dari Arab, kalau tidak penuhi syarat silakan pergi dari Kaltim. Penuhi syarat, silakan kerjasama dengan baik. Soal ada aliran air (di sekitar bukit karts yang berpotensi akibatkan pencemaran), itu harus ditelusuri. Apakah ada sambungan air," demikian Hadi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.
Baca SelengkapnyaSejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.
Baca SelengkapnyaDalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.
Baca SelengkapnyaPBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca SelengkapnyaLuhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca SelengkapnyaOrganisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan hal ini saat bertemu sejumlah pengusaha China.
Baca SelengkapnyaBanyak pihak yang mengatakan pemerintah menganak-emaskan investor China di Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaKetua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah men-support penuh atas keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin pertambangan dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan warga Pulau Rempang telah membuat beberapa kesepakatan.
Baca SelengkapnyaGerindra Luruskan Tudingan PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca Selengkapnya