Cuaca ekstrem, Gubernur Sumut terbitkan surat edaran peringatan dini

Merdeka.com - Tingginya curah hujan di Sumatera Utara (Sumut) belakangan memantik kekhawatiran. Para kepala daerah dan masyarakat di wilayah ini diingatkan untuk membuat langkah antisipasi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah I Medan mencatat dan memperkirakan tingginya curah hujan di Sumatera Utara sejak awal bulan hingga beberapa hari ke depan.

"Oktober ini wilayah Sumatera Utara sudah memasuki musim penghujan," kata Utami Alheriyah, Prakirawan BMKG Wilayah I Medan, Jumat (12/10).

Berdasarkan data, hujan terjadi hampir setiap hari sejak awal Oktober. Seperti juga beberapa hari terakhir, pada hari ini, Jumat (12/10), Kota Medan dan sekitarnya diguyur hujan sejak pagi hingga siang. Suhu udara maksimal 27 derajat celsius.

Cuaca ekstrem belakangan ini bahkan telah memicu banjir di sejumlah daerah, seperti Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Medan, dan Mandailing Natal.

BMKG wilayah I Medan memperkirakan hujan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Karenanya, masyarakat diimbau lebih waspada.

"Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar berhati-hati dengan naiknya tinggi debit air, yang dapat menyebabkan banjir," imbau Utami.

Warga yang tinggal di daerah pegunungan juga diingatkan untuk lebih berhati-hati. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan longsor.

Terkait kondisi ini, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bahkan telah menerbitkan surat edaran berisi tentang peringatan dini cuaca ekstrem untuk seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Surat edaran bernomor 360/10249 tertanggal 11 Oktober 2018 itu diterbitkan berdasarkan prakiraan cuaca bulan September-Oktober 2018 yang dibuat BMKG Wilayah I Medan dan laporan potensi pergerakan tanah pada Oktober yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). BMKG menyatakan beberapa wilayah di Sumut berpotensi mengalami curah hujan di atas normal.

Dalam surat itu, Gubernur Sumut menginstruksikan bupati dan walikota untuk melakukan sejumlah langkah, di antaranya menyosialisasikan kesiapsiagaan dan antisipasi banjir dan longsor kepada masyarakat. Mereka juga diperintahkan untuk menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengantisipasi potensi banjir atau longsor.

Pemerintah daerah menata kembali wilayah permukiman, pertanian, dan bangunan yang berada pada lokasi rawan. Penataan itu tetap harus memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mengendalikan izin mendirikan bangunan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Gubernur Sumut juga meminta adanya priorias anggaran untuk kepentingan mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan kedaruratan penanggulangan bencana pada masing-masing daerah.