Curhat Pamdal DPRD Kota Serang: Digaji Rp1,5 Juta, Seragam Bayar Sendiri

Merdeka.com - Pasca Aliansi Independen Peduli Publik, melaporkan dugaan korupsi Jasa Tenaga Keamanan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang ke Direskrimsus Polda Banten, para tenaga kerja Pengamanan Dalam (Pamdal) mulai buka suara. Mereka mengakui kondisi pembayaran yang sangat minim selama bekerja menjadi tenaga pengamanan.

Salah satu tenaga pengaman yang meminta namanya tidak disebutkan mengungkapkan, gaji yang selama ini ia terima sangat tidak manusiawi. Dirinya bersama 37 karyawan lainnya dalam sebulan hanya menerima Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

"Tega, semenjak dipegang MKM. Sejuta setengah, gali lobang tutup lobang. Jangan untuk biaya sekolah anak, buat hidup saja enggak cukup,"ujarnya.

Dia mengatakan, dirinya sudah bertahun tahun bekerja menjadi tenaga pengamanan di sekretariat DPRD Banten, dan pernah digaji Rp2 juta. Namun setelah PT MKM masuk, gajinya malah turun menjadi Rp1,5 juta.

"Upah semestinya makin lama makin naik, ini malah turun. Karena keserakahan orang,"katanya.

Bahkan mirisnya para pekerja, dengan gaji yang minim harus membayar untuk kebutuhan seragam dan sepatu yang digunakan saat bekerja.

"Baju dibagiin dulu, terus honor keluar dipotong karena ngambil baju dan sepatu. Sepatu Rp200an ribu, baju safari Rp150an ribu. Itu potong gaji. Karena saya enggak mampu untuk bayar, saya kembaliin. Saya pakai yang ada karena sudah lama kerja,"ungkapnya.

Menanggapi adanya pelaporan terkait dugaan korupsi dana Jasa Tenaga Keamanan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang, dirinya sangat mendukung pelaporan tersebut. Dan siap bilamana pihak penegak hukum membutuhkan keterangannya.

"Ya kalau menurut saya pribadi, sudah benar langkahnya. Itu kan satu tamparan untuk anggota dewan. Harusnya wakil rakyat menjadi penyambung lidah rakyat, kok tega begitu. Kita tuh sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh lagi, ketimpa lagi,"katanya.

Dirinya berharap agar mendapatkan gaji yang layak, sesuai dengan UMK, dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

"Yang diharapkan oleh kita kita, memperoleh income yang layak, gaji yang layak sesuai dengan kontrak dan UMK. Dan semoga oknum tersebut sadar, bahwa dirinya wakil rakyat dan tidak semestinya melakukan itu,"ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), melaporkan dugaan korupsi ke Direktrat Reserse Kriminal Umum (Direskrimsus) Polda Banten, Rabu 6 Oktober 2021.

Direktur ALIPP, Uday Suhada membeberkan, yang menjadi dasar pelaporan ke Mapolda Banten adalah dokumen APBD Kota Serang tahun 2021.

Di dalamnya anggaran mata anggaran tertuang Jasa Tenaga Keamanan dengan pagu anggaran Rp1.287.600.000,-.

“Anggaran tersebut. bagi honor para pegawai Pengaman dan Pengendalian (PAMDAL) dan para Office Boy (OB),” kata Uday.