Curhat Sutiyoso di DPR kekurangan anggota BIN
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (purn) Sutiyoso mengeluhkan anggaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp 2,01 triliun. Anggaran tersebut berbeda dengan APBN 2015, di mana BIN mendapat anggaran Rp 2,6 triliun.
"Tentu ada masalah karena yang kita ajukan sesuai keputusan Menkeu dipotong semua, dan yang dipotong tidak BIN aja. Kalau dipotong tidak akan tercapai program-program kita terutama perekrutan 1.000 personel BIN," ujar Bang Yos.
Dalam rapat dengan DPR, dia meminta tambahan anggaran BIN untuk tahun 2016 senilai Rp 3,7 triliun. Angka ini lebih besar Rp 700 miliar dibanding permintaan Kepala BIN sebelumnya Marciano Norman yang menganggarkan Rp 3 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
"Ada tambahan anggaran yang kita ajukan sebesar Rp 3,7 triliun. Jumlah segitu untuk kebutuhan di tahun 2016. Pada tahun lalu kepala BIN yang lama meminta tambahan sekitar Rp 3 triliun dan sudah disepakati oleh DPR," kata Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, kenaikan sebesar Rp 3,7 triliun sedang diperjuangkannya bersama Komisi I DPR. Menurut dia, Komisi I DPR setuju dengan nominal Rp 3,7 triliun, sehingga tinggal meminta persetujuan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Ya pastilah kita harapkan tambahan, BIN dan Komisi I DPR sedang memperjuangkan agar diterima," terangnya.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Sutiyoso tidak mengeluhkan anggaran yang sudah diputuskan. "Sebenarnya BIN tidak usah teriak-teriak kurang (anggaran). Yang 'non-budgeter' (dana taktis) aja kan banyak," kata TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, pengurangan anggaran tidak hanya dialami BIN namun terjadi pula di seluruh lembaga dan kementerian. Dia justru menyarankan agar BIN dibawah kendali Sutiyoso tidak terlampau bersandar pada APBN. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca SelengkapnyaJika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPenambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca SelengkapnyaPenambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil kesal karena anggarannya turun menjadi Rp600 miliar, namun target investasinya naik menjadi Rp1.800 T
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca Selengkapnya