Curhatan SBY sampai bertanya ke Jokowi saat rumah didemo

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengeluhkan kondisi dan situasi terkini Indonesia. Rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan didemo oleh sejumlah orang.

Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono menuliskan, ratusan orang melakukan aksi demo di kediaman pribadi yang diberikan oleh negara.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan 'digrudug' ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," tulis SBY satu jam lalu dikutip merdeka.com, Senin (6/2) pukul 16.13 WIB.

SBY menegaskan, tidak boleh melakukan aksi demo di kediaman pribadi seperti aturan dalam UU. Kondisi diperparah, SBY mengaku tidak mendapat laporan dari polisi tentang demo tersebut.

SBY juga mengeluh aksi sejumlah mahasiswa di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (5/2). Menurut dia, di sana terjadi provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa untuk 'Tangkap SBY'.

Selain itu, SBY mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnvian.

"Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri, dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," kicau SBY.

SBY mengaku tidak diberitahu aparat kepolisian mengenai demo tersebut. Untuk itu sebagai rakyat dia meminta keadilan di negeri ini ditegakkan.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*."

Tak hanya hari ini, SBY pun mendengar jika aksi serupa dilakukan di Kompleks Pramuka Cibubur. "Ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak mau ambil pusing. Wiranto menjawab enteng dan menyarankan SBY melapor ke polisi. "Oh lapor polisi saja. Polisi yang tanganin," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, aksi demonstrasi tersebut bisa diatasi oleh polisi. SBY tak perlu khawatir keamanannya terancam. Sebab, sebagai presiden ke-6 RI, SBY masih mendapat fasilitas penjagaan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

"Grup (paspampres) ada, orangnya ada. Kadang hal-hal yang situasional diatasi. Gitu saja kan. Semuanya kan bisa berjalan sesuai dengan rel ya. Penyimpangan diatasi, ada kelalaian diselesaikan gitu saja," ucapnya.

SBY masih mendapat pengamanan ketat dari Grup D paspampres. Grup D ini diresmikan langsung oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko, di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Tanah Abang, Senin 3 maret 2014. Tugas pokok Grup D paspampres adalah melakukan pengamanan fisik terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga.

Partai Demokrat pun geram. Mereka menuding para mahasiswa melakukan demo di rumah SBY sebelumnya menggelar pertemuan di bilangan Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan acara mahasiswa itu dapat pengarahan dari Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

"Mempertanyakan kenapa aparat hukum terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif, mengingat info demo ke kediaman Presiden RI keenam sudah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Infonya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur di mana Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar hadir memberi pengarahan," kata Juru bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Demokrat, tegas Rachland, meminta siapapun para aktor politik tidak memanfaatkan mahasiswa guna kepentingan politik. Bahkan pihaknya menyebut tidak semua pendemo mengetahui bahwa aksi mereka dilakukan di rumah SBY.

"Mengecam siapapun aktor politik yang menipu dan memanipulasi para mahasiswa demi kepentingan dan tujuan politik jangka pendek. Adalah fakta bahwa sebagian besar mahasiswa yang diajak berdemo tadi tidak mengetahui bahwa rumah yang mereka datangi adalah kediaman Presiden RI ke-6," tegasnya.

Pihak Istana pun berang dituduh menggerakkan massa untuk demo SBY. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki meminta SBY tak khawatir. Alasannya, pengamanan dari Paspampres masih melekat pada diri SBY selaku Presiden ke-6 RI.

"Enggak usah dikhawatirkan. Kewajiban negara melindungi mantan presiden. Mantan Presiden kan masih ada pengawal, ajudan," kata Teten.

Dalam kesempatan ini, Teten juga membantah kabar yang menuding pemerintah mengerahkan massa mahasiswa untuk menggeruduk kediaman SBY. Tudingan pengerahan massa ini bermula saat sejumlah Menteri Kabinet Kerja menghadiri Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (5/2).

"Enggak ada. Itu saya juga hadir di acara itu pagi dan saya minta untuk menyampaikan beberapa kemajuan dalam 2 tahun pemerintahan. Ya biasa, yang dimasalahkan mahasiswa ketika dialog itu banyak mengenai dana desa, pemberantasan korupsi, HAM, agraria, dan sebagainya. Dialog gitu aja," jelas Teten.

Mantan anggota Ombudsman Nasional ini menuturkan, saat bertemu mahasiswa dalam Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia, dirinya hadir sebagai perwakilan pemerintah. Teten menekankan dua hal.

Pertama, terkait mempertahankan toleransi. Teten menegaskan, negara ini dibangun dari masyarakat yang toleran.

"Sebelum pemerintahan ada kan sudah ada masyarakat. Beragam suku, agama, ras dan sebagainya. Jangan kita sekali-kali menganulir, meniadakan keberagaman ini. Kalau dihilangkan, kita akan ada konflik horizontal, kita gagal jadi negara maju. Sibuk berkelahi sesama saudara, lupa membangun, tidak punya kesempatan membangun inovasi, hasil pembangunan mungkin mengalami kerusakan, kemandekan," paparnya.

Kedua, ditekankan terkait NKRI. Di hadapan mahasiswa, Teten mengaku menjelaskan secara detail terkait pengimplementasian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerataan harga bahan bakar minyak dari sabang sampai merauke.

"Kira-kira poin saya di situ. Tidak ada provokasi-provokasi. Itu kan terbuka, pertemuan mahasiswanya seribu lebih. Siapa yang berani memprovokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana," tuntas Teten.