Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cuti Ahok bikin kinerja PNS DKI Jakarta memble

Cuti Ahok bikin kinerja PNS DKI Jakarta memble PNS DKI. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menjadi sorotan. Itu setelah laporan melalui aplikasi Qlue menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.

Data diperoleh tercatat penurunan itu terjadi sejak Agustus hingga November. Angka penurunan justru semakin tinggi ketika Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok tengah cuti mengikuti ajang Pilgub, atau sekitar dua bulan terakhir.

Pada Agustus hingga September ada 82.983 total laporan. Sebanyak 14,3 persen di antaranya mendapat tingkat kepuasan rating rendah. Sedangkan sejak Oktober hingga November, Qlue mendapat 77.496 total laporan. Dari jumlah itu, laporan ketidakpuasan semakin meningkat hingga 16,06 persen.

Marketing Communications Manager Qlue, Elita Yunanda menuturkan, banyak para pengguna aplikasi juga mengeluhkan kinerja para abdi negara di Pemprov DKI Jakarta. Laporan soal turunnya kinerja itu juga terasa dalam empat bulan terakhir ini. Keluhan terutama terkait tindak lanjut dari tiap laporan melalui aplikasi.

"Selama hampir empat bulan belakangan ini memang banyak user yang mengeluhkan kinerja aparat pemerintah yang kurang maksimal menindaklanjuti setiap laporan warga melalui aplikasi Qlue," kata Elita kepada merdeka.com, Rabu kemarin.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, enggan menyebut kinerja para anak buahnya menurun akibat Ahok cuti. Untuk itu, dia menegaskan akan melakukan peninjauan langsung terkait keluhan di masyarakat. Namun,

"Kita sudah bekerja keras. Saya yakin semangatnya tetap melayani. Saya melihat tidak ada penurunan. Kalau ada penurunan nanti saya cek langsung," tegas Sumarsono.

Dirinya juga enggan disebut lemah selama diberi amanah memimpin DKI Jakarta. Bahkan Sumarsono berani mengklaim bahwa dirinya mampu lebih tegas dibanding Ahok. Itu ditunjukan melalui keputusan memecat beberapa anak buahnya dengan pelbagai pelanggaran berat.

Sistem saya lebih keras dari Pak Ahok. Bahkan PHL yang kampanye saya skorsing termasuk PNS yang bolos saya pecat," ungkapnya.

Meski menolak disebut kinerja PNS DKI Jakarta menjadi menurun semenjak Ahok cuti, Sumarsono juga sadar diri. Dia mengaku tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masih ada kekurangan.

"Semua saya lihat. Kalau masih ada kekurangan saya minta maaf, saya kan cuma satu orang tenaganya kalau kemarin ada dua, Gubernur dan wakilnya," terangnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Banggakan Aplikasi JAKI Saat Debat Capres, PDIP Bandingkan dengan Qlue Era Ahok
Anies Banggakan Aplikasi JAKI Saat Debat Capres, PDIP Bandingkan dengan Qlue Era Ahok

"Pelayanan publik di Jakarta yang disampaikan Pak Anies yaitu 'JAKI' sebelumnya sudah dijalankan oleh Pak Ahok yakni: Qlue, ganti nama saja," kata Ima.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Nilai Jakarta Tidak Ada Perubahan Signifikan, Ini Hasil Survei Terhadap Kinerja Heru Budi
Masyarakat Nilai Jakarta Tidak Ada Perubahan Signifikan, Ini Hasil Survei Terhadap Kinerja Heru Budi

48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.

Baca Selengkapnya
PDIP Sentil Pj Gubernur DKI Heru Budi: Setahun Menjabat, Komunikasi Publiknya Belum Baik
PDIP Sentil Pj Gubernur DKI Heru Budi: Setahun Menjabat, Komunikasi Publiknya Belum Baik

Gembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif
PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif

"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Baca Selengkapnya
Gelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja
Gelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja

Kekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Tukin PNS Bikin Belanja APBN Membengkakak, Tembus Rp417, 2 Triliun
Kenaikan Tukin PNS Bikin Belanja APBN Membengkakak, Tembus Rp417, 2 Triliun

Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Tunjangan Kinerja PNS Naik 20 Persen di 2024, Tinggal Tunggu Restu Jokowi
Tunjangan Kinerja PNS Naik 20 Persen di 2024, Tinggal Tunggu Restu Jokowi

Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Selengkapnya
Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak
Respons Ganjar saat AHY Kritik Jokowi soal IKN yang Dikhawatirkan Mangkrak

AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Pj Gubenur Heru Budi soal Angka Pengangguran dan PHK di Jakarta 'Meledak'
Penjelasan Pj Gubenur Heru Budi soal Angka Pengangguran dan PHK di Jakarta 'Meledak'

Pengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.

Baca Selengkapnya
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Mendikbud Anies Baswedan Keras Kritik Pemerintah Jokowi: Tak Ada Perintah Perbaikan
VIDEO: Eks Mendikbud Anies Baswedan Keras Kritik Pemerintah Jokowi: Tak Ada Perintah Perbaikan

Anies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya