Daerah dengan Anggaran Besar untuk Baju Dinas, Jakarta Berapa?
Merdeka.com - Tiap-tiap daerah memiliki kewenangan tersendiri, termasuk pengadaan baju dinas. Biasanya dana untuk pengadaan baju dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah dana yang dikeluarkan juga jadi sorotan hingga menembus angka Rp2 miliar.
Berikut jumlah anggaran yang dikeluarkan tiap daerah untuk membuat baju dinas baru. Bagaimana rinciannya?
Bekasi
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Dimana pabrik itu akan dibangun? Arkeolog di Jepang menemukan timbunan sekitar 100.000 koin di Kota Maebashi, sekitar 100 kilometer barat laut Tokyo.
-
Dimana singkatan "PNS" sering digunakan? Singkatan-singkatan pekerjaan lucu ini cocok dibagikan ke orang lain sebagai hiburan.
Anggota DPRD Kota Bekasi bakal punya baju dinas baru. Pemerintah Kota Bekasi sudah menganggarkan dana Rp544.150.000 untuk belanja pakaian dinas anggota DPRD Kota Bekasi 2019-2014. Anggaran belanja baju dinas tersebut dari APBD. Meski begitu, besaran anggaran pakaian dinas anggota DPRD di setiap daerah berbeda-beda.
"Iya (berbeda-beda) bagaimana kemampuan (dana) daerahnya," kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Muhammad Ridwan.
Dikutip dari situs sirup.lkpp.go.id, ada rincian tentang pakaian dinas DPRD Kota Bekasi, seperti 100 pakaian sipil harian DPRD seharga Rp95 juta, 50 pakaian dinas harian DPRD seharga Rp85 juta, 50 pakaian sipil lengkap DPRD seharga Rp186,9 juta, dan 50 pakaian sipil resmi DPRD seharga Rp177,25 juta.
Sulawesi Selatan
Anggota DPRD Sulawesi Selatan juga akan mendapat pakaian dinas. Nantinya mereka akan mendapatkan baju dinas dan pin emas senilai Rp2,45 miliar.
"Pakaian dan atribut kelengkapan itu adalah sebagai penanda mereka adalah anggota dewan. Diberikan sekali dalam lima tahun dalam periodenya. Mengenai pemberian fasilitas itu telah diatur dalam tata tertib (tatib) jadi ada tatibnya. Lalu soal standar harganya diatur dalam Pergub atau Peraturan Gubernur," kata Sekretaris Dewan DPRD Sulsel, Jabir.
Untuk rinciannya, pengadaan belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) seharga Rp187 juta, pakaian Sipil Harian (PSH) seharga Rp467,5 juta, pakaian Sipil Resmi (PSR) seharga Rp233.750.000, pakaian Sipil Lengkap (PSL) seharga Rp420.750.000.
Lalu untuk pin emas anggota DPRD Sulsel terpilih ada tiga macam, yaitu pin emas 23 karat seberat 5 gram untuk 85 orang yang total harganya mencapai Rp318 juta, pin emas 23 seberat 3 gram untuk 85 orang total harganya mencapai Rp191.250.000, dan pin Phinisi, berbahan emas 23 karat seberat 10 gram dengan total harga mencapai Rp637,5 juta.
DKI Jakarta
DKI Jakarta juga menggelontorkan dana hingga Rp4.984.280.730 untuk pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI baru. Dalam laman apbd.jakarta.go.id, terdapat beberapa nomenklatur dalam mata anggaran 'Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya'.
Dalam nomenklatur Pin Emas Anggota DPRD, Pemprov DKI menganggarkan Rp1.332.351.130. Sementara itu untuk nomenklatur Industri Tekstil, dianggarkan Rp3.669.600.
Selanjutnya untuk pakaian sipil harian sebesar Rp861.300.000, pakaian sipil resmi sebesar Rp500.500.000, pakaian sipil lengkap sebesar Rp1.287.000.000, pakaian dinas harian seharga Rp498.960.000.
Secara keseluruhan maka Pemprov DKI menganggarkan Rp4.984.280.730 untuk kelengkapan pakaian dinas DPRD periode 2019-2024. Penganggaran ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaNamun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKetika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca Selengkapnya