Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Daerah dengan Anggaran Besar untuk Baju Dinas, Jakarta Berapa?

Daerah dengan Anggaran Besar untuk Baju Dinas, Jakarta Berapa? Pegawai PNS di Balai Kota Jakarta. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Tiap-tiap daerah memiliki kewenangan tersendiri, termasuk pengadaan baju dinas. Biasanya dana untuk pengadaan baju dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah dana yang dikeluarkan juga jadi sorotan hingga menembus angka Rp2 miliar.

Berikut jumlah anggaran yang dikeluarkan tiap daerah untuk membuat baju dinas baru. Bagaimana rinciannya?

Bekasi

Anggota DPRD Kota Bekasi bakal punya baju dinas baru. Pemerintah Kota Bekasi sudah menganggarkan dana Rp544.150.000 untuk belanja pakaian dinas anggota DPRD Kota Bekasi 2019-2014. Anggaran belanja baju dinas tersebut dari APBD. Meski begitu, besaran anggaran pakaian dinas anggota DPRD di setiap daerah berbeda-beda.

"Iya (berbeda-beda) bagaimana kemampuan (dana) daerahnya," kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Muhammad Ridwan.

Dikutip dari situs sirup.lkpp.go.id, ada rincian tentang pakaian dinas DPRD Kota Bekasi, seperti 100 pakaian sipil harian DPRD seharga Rp95 juta, 50 pakaian dinas harian DPRD seharga Rp85 juta, 50 pakaian sipil lengkap DPRD seharga Rp186,9 juta, dan 50 pakaian sipil resmi DPRD seharga Rp177,25 juta.

Sulawesi Selatan

Anggota DPRD Sulawesi Selatan juga akan mendapat pakaian dinas. Nantinya mereka akan mendapatkan baju dinas dan pin emas senilai Rp2,45 miliar.

"Pakaian dan atribut kelengkapan itu adalah sebagai penanda mereka adalah anggota dewan. Diberikan sekali dalam lima tahun dalam periodenya. Mengenai pemberian fasilitas itu telah diatur dalam tata tertib (tatib) jadi ada tatibnya. Lalu soal standar harganya diatur dalam Pergub atau Peraturan Gubernur," kata Sekretaris Dewan DPRD Sulsel, Jabir.

Untuk rinciannya, pengadaan belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) seharga Rp187 juta, pakaian Sipil Harian (PSH) seharga Rp467,5 juta, pakaian Sipil Resmi (PSR) seharga Rp233.750.000, pakaian Sipil Lengkap (PSL) seharga Rp420.750.000.

Lalu untuk pin emas anggota DPRD Sulsel terpilih ada tiga macam, yaitu pin emas 23 karat seberat 5 gram untuk 85 orang yang total harganya mencapai Rp318 juta, pin emas 23 seberat 3 gram untuk 85 orang total harganya mencapai Rp191.250.000, dan pin Phinisi, berbahan emas 23 karat seberat 10 gram dengan total harga mencapai Rp637,5 juta.

DKI Jakarta

DKI Jakarta juga menggelontorkan dana hingga Rp4.984.280.730 untuk pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI baru. Dalam laman apbd.jakarta.go.id, terdapat beberapa nomenklatur dalam mata anggaran 'Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya'.

Dalam nomenklatur Pin Emas Anggota DPRD, Pemprov DKI menganggarkan Rp1.332.351.130. Sementara itu untuk nomenklatur Industri Tekstil, dianggarkan Rp3.669.600.

Selanjutnya untuk pakaian sipil harian sebesar Rp861.300.000, pakaian sipil resmi sebesar Rp500.500.000, pakaian sipil lengkap sebesar Rp1.287.000.000, pakaian dinas harian seharga Rp498.960.000.

Secara keseluruhan maka Pemprov DKI menganggarkan Rp4.984.280.730 untuk kelengkapan pakaian dinas DPRD periode 2019-2024. Penganggaran ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya

Namun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi

Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf Khusus

Gubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025

Ketika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.

Baca Selengkapnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya