Daftar Caleg eks Napi Korupsi Berpotensi Bertambah

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis 49 calon anggota legislatif yang menyandang status bekas terpidana kasus korupsi. Mereka tersebar sebagai Caleg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Namun, ternyata belum semua caleg dengan rekam jejak bekas terpidana kasus korupsi, diumumkan ke publik.

"Nah, setelah kami umumkan yang 49 itu, kami juga menerima catatan dan masukan di daerah. Pak, ternyata di tempat kami ada yang belum masuk," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jumat (1/2).

Orang lain juga bertanya?

Arief menuturkan, sesungguhnya sebagian besar partai sudah menarik dan mengganti caleg eks koruptor. Daftar yang diumumkan KPU kemarin adalah caleg yang tidak diganti oleh partai.

KPU pusat akan berkoordinasi dengan KPU daerah untuk mengumpulkan data caleg eks koruptor yang belum diumumkan. KPU menginginkan semua masyarakat mendapat informasi yang valid.

"Itu nanti akan kita kompilasi lagi, kumpulkan lagi, nanti kalau sudah valid dan kita cek dengan datanya kita akan umumkan lagi."

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui, ada kemungkinan daftar caleg eks napi korupsi bertambah setelah pihaknya mendapat masukan dari KPU daerah.

"Iya berpotensi bertambah," kata Ilham.

KPU akan kembali melakukan penyisiran rekam jejak caleg. Jika ada tambahan caleg yang ternyata mantan napi korupsi, KPU akan kembali menyampaikan ke publik.

"Kita tunggu kemudian data ini fix dulu, sudah selesai tanpa terlewatkan supaya tidak ada nanti perlakuan yang berbeda. Jangan nanti yang 49 kok diumumin sisanya enggak," ucapnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah merilis daftar calon anggota legislatif atau caleg eks napi korupsi. Dalam draf KPU, total ada 49 caleg eks koruptor yang maju di Pemilu 2019.

Rinciannya, 40 caleg untuk Pemilu Legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota. sembilan lainnya maju sebagai caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tidak ada partai politik yang mencalonkan caleg mantan koruptor menjadi caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebanyak 40 caleg mantan koruptor itu maju melalui 12 partai politik. Hanya 4 partai yang tidak mengusung mantan koruptor menjadi caleg, yakni PKB, PPP, NasDem dan PSI. (mdk/noe)