Daftar Kementerian yang Pindah Pertama ke Ibu Kota Negara

Merdeka.com - Pemerintah mantap membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Sejumlah rencana sudah disusun. Pemindahan akan dilakukan bertahap setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani keputusan presiden (Kepres). Sejumlah kantor pemerintahan kementerian/lembaga dari DKI Jakarta bakal dipindah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengungkap terdapat enam instansi yang akan ikut gelombang pertama pemindahan ibu kota negara.

"Yang sudah disebut Presiden kan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Namun KSP dan Setkab (kompleks Istana) sudah diminta bersiap," kata Wandy kepada merdeka.com, Rabu (23/4).

Wandy menuturkan kantor lembaga/kementerian akan dipindah nantinya yang bersifat krusial. Walaupun begitu, saat ini Kemenpan RB dan Bappenas saat ini sedang menggodok wacana itu.

"Intinya yang krusial dalam pengelolaan pemerintahan. Untuk pastinya, tetap ada di KemenpanRB dan Bappenas. Mereka yang mempersiapkan secara teknis dan ketentuannya," pungkasnya.

Diketahui, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dijelaskan, relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN di tahun 2023 (relokasi pelopor) dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024.

"Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada KIKN," bunyi pada lampiran UU IKN.

Pemerintah terus gencar mempromosikan dan mensosialisasikan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara (ASN) tetapi membuat lompatan untuk Indonesia melakukan transformasi menuju yang lebih maju.

"Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional menjamin keberlanjutan sosial ekonomi, lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional," kata Jokowi saat menjadi keynote speaker dalam acara beranda nusantara 'menuju ibu kota negara baru'.

Kepala Negara yakin IKN bisa mewakili bangsa yang unggul bagi perkembangan kota-kota lain. Serta menunjukan kepada seluruh warga dunia bahwa tanah air bisa menjalankan rencana baru untuk mewujudkan cita-cita ke depan.

"IKN juga merespon komitmen Indonesia dalam penanggulangan iklim yang terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100 persen energi baru dan terbarukan di tahun 2060. Kota 10 menit, 80 persen transportasi publik 70 persen area hijau, pengurangan temperatur 2 derajat," ujar Jokowi.