Dagelan kebun binatang ala DPRD vs Ahok hingga sebut Anjing

Merdeka.com - Atas saran beberapa pihak, Kementerian Dalam Negeri bersedia memediasi ketegangan antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang bermula dari dana siluman di APBD DKI Jakarta 2015. Kemarin, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sudah memanggil dan meminta keterangan dua belah pihak.

Hari ini, Kemendagri memutuskan mempertemukan Ahok, sapaan Basuki, serta jajarannya, dan DPRD DKI Jakarta. Niatnya, agar keduanya saling mendengar langsung apa yang selama ini jadi masalah dan diperdebatkan sehingga APBD. DKI 2015 belum juga disahkan.

Pertemuan Kamis pagi kemarin mulanya biasa saja. Diwakili Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi, Ahok, dan jajaran Kemendagri sempat berfoto bersama sambil mengepal tangan bak salam komando.

Lebih kurang rapat berjalan selama dua jam. Saat rapat akan ditutup, Ahok dan DPRD diminta memberikan pandangan.

Rupanya, kesempatan itu dimanfaatkan Ahok untuk mengungkit lagi kecurangan yang dilakukan DPRD pada periode anggaran 2014 lalu. Ahok meminta Wali Kota, Jakarta Barat, Anas Effendi, untuk menjelaskan soal penganggaran UPS di sejumlah sekolah yang masing-masing mendapat Rp 5,8 miliar.

Saat itulah suasana mendadak memanas. Berikut cerita keributan Ahok - DPRD sampai akhirnya terdengar makian. Berikut kisahnya seperti dihimpun merdeka.com, Jumat (6/3):

Ahok dengan nada tinggi minta wali kota Jakbar jelaskan UPS

Di depan DPRD, Ahok meminta Anas Effendi menjelaskan adanya dugaan penyelewengan dana di setiap suku Dinas Pendidikan lewat proyek pengadaan UPS."Jadi waktu itu saya minta wali kota memberikan penjelasan pada peserta mediasi tentang prosedurnya, mengapa bisa masuk proyek yang bermasalah dalam APBD 2015," katanya.Ahok menuturkan, dia meminta Anas memberikan penjelasan apakah dana tambahan itu ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak."Apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat, jawab!" ucap Ahok dengan nada tinggi."Kalau kamu enggak mau berdiri, berarti kamu terlibat, saya pecat kamu!" kata Ahok.Ketika dia sudah marah, akhirnya wali kota Jakarta Barat berdiri. Tapi, lanjutnya, suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif dan akhirnya rapat ditutup."Akhirnya, rapat dihentikan, lalu keamanan Kemendagri anjurkan saya lewat belakang," ujarnya.

Lihat Ahok bentak anak buah DPRD kesal

DPRD DKI geram dengan sikap Ahok yang seenaknya membentak bawahan di depan umum. Apalagi, seenaknya Ahok meninggalkan ruangan mediasi di mana anggota DPRD masih ada di lokasi.Tiba-tiba saja terdengar teriakan yang berasal dari kursi anggota dewan."Pak Gub Saya kira bapak bisa menahan emosi bapak. Jangan teriak-teriak Pak Gub. Jangan kayak preman Pak gubernur," kata salah satu anggota dewan dengan nada yang tidak kalah tinggi.Melihat suasana tak kondusif, Sekjen Kemendagri, Yuswandi, coba menangahi. Tapi seorang anggota DPRD lainnya menimpali."Bapak gubernur apa preman?!" sahut anggota dewan yang lain.Saat itu,  kondisi sudah ricuh. Saling bergantian, beberapa anggota dewan terus meneriaki Ahok tanpa menggunakan alat pengeras suara."Saya mohon kita rapat dengan tertib. Saya nyatakan ini proses evaluasi ditutup," ujar Yuswandi."Saya kira kami sudah cukup dengan materi yang bapak ibu sampaikan. Jadi terima kasih, pak gub, wagub dan pimpinan dewan dan SKPD. Dan saya sekali lagi terima kasih," tambahnya.Setelah rapat ditutup, Ahok sempat melakukan jabat tangan dan cipika cipiki dengan Yuswandi. Lalu dia keluar melalui pintu belakang dengan pengawalan.Seakan tidak terima anggota dewan masih meneriaki Ahok yang coba meninggalkan ruangan."Woi anjing!" kata salah satu anggota dewan yang hadir."Sangat memalukan. Lawan... lawan..!" sahut anggota dewan lainnya.Tampak Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan anggota Komisi E dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar marah kepada kepala SKPD. Namun para kepala dinas hanya tersenyum tidak menimpalinya."Hasil pembahasan kok bilang enggak boleh," celetuk Lulung."Jabatan itu sementara, ini harga diri," timpal Fahmi dengan emosi.

Lulung sempat ejek Ahok karena tak bisa tahan emosi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengakui pertemuan berlangsung panas. Bahkan para pimpinan DPRD yang hadir merasa tersinggung dengan sikap Ahok yang marah-marah dalam pertemuan itu.Kata Lulung, Ahok marah-marah kepada kepala dinas saat membahas anggaran pengadaan uninterruptible power suply (UPS)."Jadi Pak Gubernur mengancam-ancam kepada SKPD, mengamuk dan berteriak-teriak," kata Lulung menirukan ucapan Ahok.Lulung menegaskan, pengadaan UPS itu merupakan hasil pembahasan di masing-masing komisi di DPRD dan sudah disetujui, sudah diketok palu. "Sudah ditetapkan di paripurna dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih," kata Lulung lagi."Makanya saya bilang, hari ini kita bicara UU, apa bicara kesewenang-wenangan," imbuh politikus PPP ini.Kok ada teriakan makian dari dalam ruangan? "Gubernur ngamuk cing. Enggak pantes gubernur kayak gitu," cetus Lulung.

Dikatakan anjing, Ahok sebut dagingnya enak

Sikap Ahok yang meninggalkan proses mediasi membuatnya dihadiahi makian dari anggota dewan yang hadir. Saat dimintai tanggapannya, Ahok mengatakan sesungguhnya dia ingin membalas tapi dihalangi."Ya kan dibilang saya nggak santun. Kan tadi aku sekilas dengar ada yang teriak 'anjing' gitu ya. Aku pengen balesin daging anjing enak," ungkapnya sambil meniru gaya tarzan."Tapi aku sudah didorong-dorong (sama petugas di Kemendagri). Padahal aku pengen balas anjing enak, tapi sudah susah," tambahnya.

Mediasi deadlock hingga buat ricuh, APBD terkatung-katung

Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, menyayangkan mediasi soal APBD malah berujung ricuh."Sebenarnya kesimpulannya soal klarifikasi dari masing-masing pihak, tapi ini masih dalam posisinya masing-masing," terang Yuswandi.Ditambahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Heru Budi, kericuhan ini membuat rapat selesai tanpa kata sepakat."Kayaknya sih deadlock, tapi saya harap enggaklah karena saya harus tiap hari ketemu dengan anggota dewan," ujarnya.Dia menambahkan, RAPBD DKI Jakarta ini akan dikembalikan pada 13 Maret 2015 oleh Kemendagri. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi secara resmi oleh legislatif dan eksekutif."Kemendagri sudah jelas tanggal 13 dikembalikan kepada DKI untuk dievaluasi. Framenya secara aturan ya 14 hari, 7 hari di sini (Kemendagri), 7 hari di eksekutif. Tanggal 13 itu dikembalikan untuk dibahas dengan Banggar DPRD," terang mantan wali kota Jakarta Utara ini.Heru mengungkapkan, pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 kemungkinan akan mundur hingga akhir Maret. Melihat, pembahasan yang masih panjang setelah dari Kemendagri. (mdk/rnd)