Dalam dakwaan, begini peran Setya Novanto di pusaran kasus e-KTP

Merdeka.com - Dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, nama Ketua DPR Setya Novanto disebut ikut kecipratan duit proyek e-KTP saat menjabat Ketua Fraksi Golkar. Novanto dianggap dapat mewakili Golkar untuk mendorong Komisi II menyetujui anggaran proyek penerapan e-KTP.

"Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian diperoleh kesepakatan bahwa DPR akan menyetujui anggaran pengadaan KTP elektronik sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih Rp 5,9 triliun," kata Jaksa Irene saat membacakan surat dakwaan, Kamis (9/3).

Irene mengatakan disepakatinya anggaran tersebut setelah ada kompensasi dari Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di proyek e-KTP. Andi menjanjikan memerikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

"Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP elektronik Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen," katanya.

Berikut rincian 'pajak' yang disepakati:

a. Sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek

b. Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah 2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan kepada:

- Beberapa pejabat Kemendagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000

- Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261.000.000.000

- Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000

- Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000

- Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783.000.000.000

Selain itu, disepakati pula pelaksanaan atau rekanan proyek tersebut adalah BUMN agar lebih mudah diatur. Akhirnya pada September-Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni di DPR, Andi memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR.

"Dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," katanya.

Setelah ada kepastian ketersediaan anggaran, kemudian di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR dan di ruang kerja Mustoko Weni, Andi kembali memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran yaitu Melchias Marcus Mekeng USD 1,4 juta, Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir dan Olly Dondokambe masing masing USD 1,2 juta. Serta Tamsil Lindrung sejumlah USD 700 ribu.

Novanto pun membantah menerima aliran duit. Novanto mengklaim selalu menghindar jika ada pihak yang membicarakan soal proyek e-KTP ketika masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Yang jelas saya tidak pernah membicarakan jauh, kalau bicara e-KTP saya selalu menghindar," kata Novanto beberapa hari lalu.

Sebagai Ketua fraksi saat itu, Setnov mengklaim kerap membatasi diri untuk ikut membahas pengadaan e-KTP di Komisi II. "Karena hal-hal ini kan sudah melalui proses di komisi II jadi saya batasin. Kalau ada yang mau ngajak ngomong saya enggak mau, ya saya batasin," terangnya.

Ketum Partai Golkar ini juga meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengetahui secara jelas dirinya tidak menerima aliran dana proyek e-KTP. Oleh karenanya, Setnov percaya lembaga antirasuah itu akan bertindak profesional mengusut kasus tersebut.

"Begini, kita percayakan kepada penyidik dan tentu apa yang disampaikan KPK maupun pimpinannya melalui metode follow the money jadi follow the money itu kan KPK pasti bisa mengetahui. Alirannya itu dari mana yang menerima siapa, tanggalnya kapan dan itu uangnya kemana, siapa yang memberikan, pasti KPK itu bisa mengetahui," klaimnya.