Dalam dua pekan, 19 anak di Kepri jadi korban sodomi

Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan audiensi dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kepri.

Ketua KPPAD Kepri, Eri Syahrial, mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap anak, belakangan ini marak terjadi di Kepri. Di antaranya kasus sodomi di Bintan dan Batam.

"Kasus sodomi terjadi dalam dua minggu, dengan korban sembilan anak di Bintan, dan di Batam 10 anak. Ada kasus lain yang cukup tinggi juga jumlahnya, terkait dengan ini KPPAD juga memberikan perlindungan terhadap anaknya, kalau tidak, kasusnya tidak jalan dan tak masuk ke ranah hukum, dan korban menjadi viktimisasi," ujar Eri, Sabtu (27/9).

Selain memberikan perlindungan, pihaknya juga mendampingi korban-korban kekerasan seksual anak ketika menjalani proses hukum. Namun dia mengaku terdapat sejumlah kendala dan kesulitan. Dia menjelaskan dalam beberapa kasus terdapat ancaman fisik juga intimidasi terhadap anak korban kekerasan seksual dari pelaku maupun orang-orang yang tak ingin kasus itu terbongkar.

"Ada kasus kejahatan seksual yang kami susah adalah yang berkaitan dengan premanisme, sindikat, itulah yang kami sedikit kewalahan, apalagi kalau bawa masa," tuturnya.

"Yang perlu kami konsultasikan apa perlindungan bagi korban terutama anak. Kalau kami misalnya ada korban yang butuh perlindungan yang dikatakan tidak mampu apakah kami bisa meminta bantuan, mekanismenya seperti apa, dan hal-hal tekait dengan perlindungan korban," tuturnya.

Menjawab hal itu, perwakilan LPSK yang dipimpin oleh Wakil Ketua bidang Penerimaan Permohonan, Lili Pintauli mengatakan, KPPAD Kepri dapat merekomendasikan kasus ke LPSK.

"KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia-red) beberapa kali merekomendasikan beberapa kasus ke LPSK, juga KPPAD , karena sudah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga termasuk KPAI, jadi permohonan itu bisa saja diajukan oleh orangtua, pendampingan, atau KPAI, KPPAD," tuturnya.

Namun, kata dia, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak korban kekerasan seksual yang dilakukan LPSK juga harus mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait di daerah.