Dalam Kelola Krisis Covid-19, Gas dan Rem Harus Seimbang
Merdeka.com - Sudah lebih dari 7 bulan Pandemi Covid-19 menghantam penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah jurus telah dikeluarkan pemerintah dalam menanganinya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak gegabah dalam mengambil keputusan untuk menekan penyebaran virus Sars-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19. Meski tak bisa dipungkiri, jurus paling efektif menekan penyebaran virus dengan memutus kontak antarmanusia.
"Presiden memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Interaksi sosial sehari-hari dibatasi," demikian cuplikan dari 'Buku Laporan Tahunan 2020, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju' seperti dikutip merdeka.com, Kamis (21/10) di Jakarta.
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa alasan pembukaan bioskop di masa pandemi? Alasan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, membuka kembali bioskop adalah untuk menggiatkan kembali ekonomi di bidang industri perfilman yang mati suri.
Tak hanya sekolah, kantor, tempat ibadah, dan fasilitas umum untuk sementara ditutup. Setiap daerah bisa mengajukan PSBB ini jika memenuhi syarat. Sejumlah beleid juga diterbitkan untuk menangani Covid-19.
Sejumlah kebijakan yang diambil Presiden dalam menangani Covid-19 di tanah air, yakni membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2020.
Kemudian, penetapan PSSB melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0. 21 Tahun 2020. Selanjutnya, melalui Keppres No.11 Tahun 2020, presiden menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Perppu Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Covid-19 pun disahkan presiden menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020. Selanjutnya, refocusing APBN 2020 untuk penanganan Pandemi melalui Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2020.
Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, tertuang dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020. Dan menegakkan hukum disiplin protokol kesehatan lewat Instruksi Presiden RI No.6 Tahun 2020.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengisyaratkan bakal menetapkan status tanggap darurat bencana asap karena kualitas udara nyaris menembus ambang batas.
Baca SelengkapnyaKadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaPengelola tempat kegiatan usaha dinilai melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Baca SelengkapnyaPemerintah kota Jambi mewajibkan anak-anak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Baca SelengkapnyaPolusi di Jakarta makin parah dan ini masih menjadi PR pemerintah.
Baca SelengkapnyaIzin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca Selengkapnya