Dalami kasus Nur Alam, KPK panggil Direktur Utama PT Billy Indonesia

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil beberapa saksi terkait kasus korupsi atas penerbitan surat keputusan izin pencadangan tambang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Saksi yang dijadwalkan akan diperiksa hari ini di antaranya berasal dari PT Billy Indonesia.

"Benar, diperiksa sebagai saksi untuk NA (Nur Alam)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (1/9).

Saksi-saksi yang akan menjalani pemeriksaan hari ini di KPK adalah Distomy Lasmon, direktur PT Billy Indonesia, Emi Sukiati Lasmon, Edy Janto, karyawan PT Billy Indonesia, Endang Chaerul, staf keuangan PT Billy Indonesia, dan Suharto Martosuroyo, karyawan PT Billy Indonesia.

Selain itu, turut diperiksa Widi Aswindi, direktur PT Billy Indonesia pada pemeriksaan hari ini. Dari nama-nama saksi, ada dua orang yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri yakni Widi Aswindi dan Emi Sukiati Lasmon. Kedua orang tersebut dilarang bepergian ke luar negeri sejak 26 Agustus, masa pencegahan berlaku selama 6 bulan kedepan.

Seperti diketahui, Nur Alam, gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus kader PAN itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK perizinan pencadangan tambang terhadap PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan tambang tersebut melakukan penambangan nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana.

Atas penerbitan SK tersebut Nur Alam disinyalir telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai timbal balik. Penerbitan SK diketahui sudah lama, sejak tahun 2009.

Akibat perbuatannya Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.