Dalami Kasus Suap Izin Benur, KPK Periksa Ajudan Menteri Edhy Prabowo

Merdeka.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Yudha Pratama yang merupakan ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Yudha akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Edhy Prabowo.

"Saksi Yudha Pratama akan diperiksa untuk tersangka EP (Edhy)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (23/12).

Belum diketahui apa yang akan digali dari Yudha. Namun diketahui, Yudha menjadi salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy. Yudha diketahui berada dalam satu rombongan saat Edhy melawat ke Hawai, Amerika Serikat.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com