Dalami pembahasan anggaran proyek e-KTP, KPK periksa Mekeng

Merdeka.com - Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plh Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, politisi Golkar itu diperiksa untuk mengklarifikasi pertemuan dengan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto.

"Hari ini diperiksa penyidik adalah saksi Mekeng ini diperiksa untuk klarifikasi indikasi pertemuan yang bersangkutan dengan SN (Setya Novanto), dalam proses pembahasan anggaran. Ada penyidik mendalami peningkatan anggaran e-KTP tahun 2013," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/8).

Dia menambahkan, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo juga diperiksa mengenai peran yang lebih jauh terkait perusahaannya.

"Kemudian, saksi Anang hari ini juga diperiksa mengenai peran lebih jauh kegiatan yang dilakukan PT Quadra ini kan salah satu konsorsium proyek e-KTP," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, kedua saksi tersebut memenuhi panggilan KPK. Usai diperiksa oleh penyidik mereka lari dan tidak mau menjawab pertanyaan awak media.

Politisi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP. Saat jadi Ketua Badan Anggaran DPRl, Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dollar AS.

Selain kepada Mekeng, uang juga diberikan ke dua Wakil Ketua Banggar lainnya, yaitu Mirwan Amir dan Olly Dondokambey masing-masing 1,2 juta dollar AS, serta Tamsil Lindrung sebesar 700.000 dollar AS.

Kemudian, PT Quadra Solution merupakan anggota konsorsium PNRI dalam proyek pengadaan e-KTP. Dalam putusan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto disebutkan Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing menerima Rp1 miliar dan untuk kepentingan gathering dan SBU sejumlah Rp1 miliar terkait proyek e-KTP senilai Rp5,95 triliun tersebut.

Sedangkan PT LEN Industri disebut menerima Rp3,415 miliar dan PT Quadra Solution Rp79 miliar. KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

Setnov disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dituduhkan menyalahgunakan kewenangan hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek tersebut.