Dalih sibuk, ketua DPR akui belum lapor harta ke KPK
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih sempat menggeruduk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melaporkan dari 560 anggota DPR, 60 persen di antaranya belum belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu yang disebut adalah Ketua DPR, Ade Komarudin.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPR Ade Komarudin mengakui belum mengisi LHKPN dan memberikan laporan ke KPK.
"Saya juga belum (serahkan LHKPN)," singkat Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kapan masa kerja PKD Pilkada 2024 dimulai? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.
-
Apa tugas PKD di Pilkada 2024? PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti.
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
-
Apa janji Pramono Anung untuk Jalan Jakarta? 'Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang,' kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
Politikus Partai Golkar ini beralasan sibuk hingga tak sempat melapor ke KPK. Dia berjanji akan membereskannya paling lambat bulan depan.
"Mungkin pada saat reses," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR meminta sebanyak 203 anggota dewan itu segera melaporkan LHKPN ke KPK.
"Saya kira itu mestinya kita himbau untuk melaporkan. Karena itu merupakan suatu kewajiban," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).
Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa dirinya sudah mendaftarkan LHKPN akhir tahun lalu. "Saya sudah melaporkan dari Desember 2014. Saya sudah melaporkan. Saya ada kok tanda terima dan semua ada. Saya sudah laporkan," tuturnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca SelengkapnyaBaru 13.493 caleg terpilih yang telah melaporkan LHKPN-nya dari total 20.462.
Baca SelengkapnyaBanyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca SelengkapnyaDari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaHasto bersama dengan tim kuasa hukumnya akan berangkat dari DPP Partai PDIP menuju Gedung KPK.
Baca SelengkapnyaKPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca SelengkapnyaRibuan anggota caleg itu terancam tidak bisa menduduki kursi parlemen tingkat pusat hingga daerah karena belum melapor harta kekayaannya.
Baca Selengkapnya