Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Dana aspirasi seharusnya masuk dalam Musrembang'

'Dana aspirasi seharusnya masuk dalam Musrembang' Ilustrasi Anggota DPR MPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, NTT Florianus Gampul menegaskan, dana aspirasi yang diusulkan DPR penting untuk menjawab kebutuhan daerah namun akan menimbulkan masalah dalam APBN jika hal itu disahkan. Pasalnya, kata dia, dana aspirasi tersebut tidak diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).

"Dana aspirasi melalui program yang jelas di pusat penting untuk jawab kebutuhan daerah. Namun akan berdampak nantinya. Maunya dana itu harus tercakup dalam Musrembang," ungkap Florianus di Kantor PKB, Jl. Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Lanjut dia, selain masuk Musrembang, penting juga untuk melihat apakah daerah sungguh-sungguh membutuhkan dana yang diusulkan wakil rakyat tersebut.

"Seharusnya masuk dalam Musrembang. Jangan juga dana tersebut belum dibutuhkan masyarakat tapi menjawab konstituen saja. Dan apa betul dampaknya bagi masyarakat?" papar dia.

Ketika ditanya apakah anggota DPRD terbesit juga untuk mengajukan dana yang sama di daerah, Florianus mengaku masih banyak hal yang dikerjakan selain masalah dana.

"Tidak terpikir. Banyak hal yang kami lakukan di daerah sekarang ini," pungkas dia.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Daftar Lengkap Pimpinan Badan di DPR Periode 2024-2029
Daftar Lengkap Pimpinan Badan di DPR Periode 2024-2029

Salah satu badan yang kini dimiliki DPR adalah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang baru terbentuk di periode ini.

Baca Selengkapnya
Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah
Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah

Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit

Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya

Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya
Bentuk Badan Aspirasi Rakyat, DPR: Pendemo, Korban Mafia Tanah, Judi Online hingga Pinjol Bisa Mengadu
Bentuk Badan Aspirasi Rakyat, DPR: Pendemo, Korban Mafia Tanah, Judi Online hingga Pinjol Bisa Mengadu

DPR RI berencana membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) baru yakni Badan Aspirasi Rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Besar Tapi Program Tidak Jelas, Banyak Dipakai Hibah Politik
Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Besar Tapi Program Tidak Jelas, Banyak Dipakai Hibah Politik

Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR Bocorkan Indikator Pengelolaan Air Agar Pemda Bisa Dapat Insentif Rp10 Miliar
Kementerian PUPR Bocorkan Indikator Pengelolaan Air Agar Pemda Bisa Dapat Insentif Rp10 Miliar

Pemerintah pusat berencana memberikan insentif sebesar Rp10 miliar kepada pemerintah daerah yang bisa mengelola air dengan baik.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya