Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dana belum cair, tim panitia Muktamar Muhammadiyah keteteran

Dana belum cair, tim panitia Muktamar Muhammadiyah keteteran Muhammadiyah. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Panitia lokal Muktamar Muhammadiyah ke 47 bidang humas, syiar dan dokumentasi mengeluhkan dana operasional tim media centre yang belum dicairkan oleh panitia pusat. Mereka mengaku keteteran olehnya untuk mengantisipasi biaya pengadaan, pelayanan di media centre dilakukan dengan cara urunan rogoh kocek masing-masing.

Hal ini diungkap oleh ketua bidang humas syiar dan dokumentasi Husni Yunus, di sela-sela waktu menunggu jadwal keberangkatan ke Kabupaten Maros, Jumat, (31/7). Di Kabupaten Maros ini, sekira 30 kilometer dari Makassar rencananya digelar penanaman padi ramah lingkungan varietas inpari sidenuk binaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah.

Kata Husni, di ruang media centre itu banyak membutuhkan pengadaan fasilitas untuk pelayanan publikasi. Diantaranya butuh televisi dan biaya kontrak live TV.

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan, total dana untuk humas, syiar dan dokumentasi secara nasional itu sebesar Rp 1,8 miliar. Sedianya disuplai sebagian ke panitia lokal. Namun hingga saat ini dana itu masih ditahan panitia pusat.

"Kemarin janji akan dicairkan Rp 100 juta tapi nyatanya yang mau masuk hanya Rp 40 juta olehnya kami tolak. Kondisi saat ini sudah gawat darurat. Sudah H-2 muktamar tapi belum dicairkan. Harus segera dicairkan sesegera mungkin," tandasnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu

KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).

Baca Selengkapnya
Kecewanya Warga Pekalongan Pemenang Doorprize Sepeda Motor, Hadiah Tak Kunjung Diterima walau Sudah Bayar Pajak
Kecewanya Warga Pekalongan Pemenang Doorprize Sepeda Motor, Hadiah Tak Kunjung Diterima walau Sudah Bayar Pajak

Hadiah utama doorprize itu secara simbolis diserahkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di lapangan Gandarum, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Sabtu (8/6).

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Warga Protes Cuma Dikasih Rp10 Ribu, Ini Komentar Ketua TPN Ganjar-Mahfud
Ramai-Ramai Warga Protes Cuma Dikasih Rp10 Ribu, Ini Komentar Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Beredar sebuah video relawan Ganjar-Mahfud yang protes usia menghadiri kampanye akbar di kota Makassar.

Baca Selengkapnya
Viral Pengawas TPS di Makassar Belum Terima Honor, Ini Penjelasan Bawaslu
Viral Pengawas TPS di Makassar Belum Terima Honor, Ini Penjelasan Bawaslu

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.

Baca Selengkapnya
Tagih Upah Kerja, Petugas Sortir Lipat Surat dan Kotak Suara Datangi KPU Makassar
Tagih Upah Kerja, Petugas Sortir Lipat Surat dan Kotak Suara Datangi KPU Makassar

Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai "Kemana Bawaslu?"

Masalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta

Baca Selengkapnya
Emak-emak Protes Dapat Rp10 Ribu Hadiri Kampanye Ganjar, PDIP: Kita Tak Mau Hadirkan Peserta Bayaran
Emak-emak Protes Dapat Rp10 Ribu Hadiri Kampanye Ganjar, PDIP: Kita Tak Mau Hadirkan Peserta Bayaran

DPD PDIP Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah menjanjikan sesuatu bagi masyarakat untuk hadir di kampanye akbar Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Jerit Pensiunan PNS Kesulitan Cairkan Dana Pensiun Korpri
Jerit Pensiunan PNS Kesulitan Cairkan Dana Pensiun Korpri

Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.

Baca Selengkapnya