Dana desa Rp 20,7 triliun dicairkan, KPK awasi Kemendes PDTT

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 20,7 triliun. Uang itu akan dibagikan Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar ke 434 desa dan setiap desa menerima dana senilai Rp 252 juta.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan‎ pengawasan itu akan dilakukan dengan mengkaji implementasi undang-undang (UU) Desa. Dia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan rekomendasi atas kajian dana Desa dan implementasi UU Desa tersebut.

"KPK melakukan kajian terhadap hal itu. Nanti akan disampaikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terjadinya kebocoran," kata Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (25/5).

Priharsa menegaskan, pihaknya melakukan kajian maupun pengawasan sesuai dengan UU. Menurutnya, hal itu pun sudah tercantum dalam UU Desa. "Tentang implementasi UU Desa," terangnya.

Sebelumnya, diberitakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah menyalurkan 51,25 persen dari total dana desa tahap I kepada 228 kabupaten/kota per 21 Mei 2015. Dana Desa yang dikucurkan pada tahap I‎ sekitar Rp 8,28 triliun atau sekitar 40 persen dari total dana desa 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Menurut keterangan‎ Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro pengalokasian dana desa terendah untuk tahun ini sebesar Rp 252 juta per desa.‎ Dana Desa itu dikucurkan dalam tiga tahap yakni tahap pertama sebesar 40 persen paling lambat minggu kedua April, tahap kedua 40 persen paling lambat minggu kedua Agustus, dan tahap tiga 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

‎Sebanyak 90 persen dari total dana desa sekitar Rp18,7 triliun dibagi dengan 74.093 desa di Indonesia sehingga keluar angka 252 juta rupiah per desa. Kemudian di luar dari dana itu ada tambahan 10 persen atau sekitar Rp 2,7 triliun dibagi berdasarkan kriteria jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan kondisi geografis.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa.‎ Karena itulah, Marwan mengingatkan desa yang belum menyiapkan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes agar segera mempercepat penyelesaiannya.