Dana keamanan Pilgub Sumut capai Rp 150 miliar
Merdeka.com - Sekelompok orang bersenjata menculik dan menyandera ketua KPU Sumut. Polisi pun bertindak melakukan pembebasan dan menghabisi para pelaku.
Ini bukan kejadian sebenarnya, melainkan Simulasi Sistem Pengamanan Kota Pilkada Serentak 2018 yang digelar Polda Sumut di Lanud Soewondo Medan, Rabu (8/2).
Dalam simulasi itu, ketua KPU Sumut diculik sejumlah orang bersenjata laras panjang, saat berkendara pulang dari Kantor KPU Sumut. Mobil yang ditumpanginya diikuti mobil lain. Mobil yang membawa ketua KPU Sumut melakukan gerakan zig-zag untuk menghindar dari pelaku.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Pilkada 2024 di Sumut meliputi apa? Pilkada Serentak 2024 adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menentukan pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini memiliki beberapa jenis pemilihan yang dilakukan secara bersamaan.
-
Pilkada di Sumut 2024 mencakup wilayah mana saja? Pilkada Serentak 2024 akan menentukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di seluruh provinsi di Indonesia. Pemimpin di tingkat provinsi memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayah mereka.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
-
Kapan tahapan pilkada Sumut 2024 dimulai? Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Walikota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:1. Tahap Persiapan
Tak lama berselang terdengar suara tembakan dari belakang. Mobil yang ditumpangi ketua KPU Sumut langsung berhenti. Sejumlah pria berbadan tegap juga bertopeng mendekat dan menodongkan senjata laras panjang ke arah mobil. "Keluar! keluar!" teriak mereka.
Pengawal ketua KPU Sumut sempat keluar dari mobil kemudian terlibat baku pukul. Namun, dia roboh ditembak penyerang.
Ketua KPU Sumut kemudian digiring ke dalam mobil penculik. Selanjutnya dia disekap dalam satu bangunan yang dijaga ketat.
Operasi pembebasan dilakukan. Petugas langsung mengepung lokasi penyekapan ketua KPU Sumut. Sejumlah personel Brimob juga turun dari helikopter.
Petugas langsung menyergap para penculik dan meminta mereka menyerah. Para pelaku bergeming. Mereka menembak kaki ketua KPU Sumut dan meminta tebusan sebesar Rp 5 miliar.
Petugas pun menyiapkan tebusan dalam tas. Saat petugas memegang tas, terdengar tembakan. Dua penculik langsung roboh. Ternyata tembakan dilepaskan dua penembak jitu.
Setelah kedua penculik roboh, polisi merangsek masuk ke bangunan lalu melumpuhkan penculik lainnya. Ketua KPU Sumut pun diselamatkan, meski mengalami luka tembak pada bagian kaki. Dia langsung dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Operasi penyelamatan itu pun dinyatakan sukses.
Selain skenario penculikan ketua KPU, polisi juga menggelar simulasi penanganan unjuk rasa di KPU Sumut. Mereka melakukan pengendalian massa yang bertindak beringas.
Usai simulasi Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw menyatakan, pihaknya siap menghadapi insiden serupa.
"Yang menjadi perhatian kita adalah ancaman kerawanan ini dimulai pada kegiatan kampanye. Tim pemenangan yang akan menggelar kampanye akan jadi atensi kami. Kedua, tentu penyelenggara sendiri. Karena penyelenggara ini adalah pihak yang rentan mendapat intimidasi dan kekerasan," ucapnya.
Sementara Gubernur Sumut T Erry Nuradi mengatakan, dana untuk pengamanan untuk polisi pada pilkada serentak 2018 di Sumut mencapai Rp 130 miliar. Khusus untuk TNI, digelontorkan Rp 20 miliar.
Alokasi itu merupakan bagian dari total dana untuk pilkada di Sumut adalah sebesar Rp 1,2 triliun. Sebanyak Rp 855 miliar untuk KPU Sumut, Rp 273 miliar untuk Bawaslu sampai Panwaslu.
"Kalau untuk membangun jalan, itu bisa berapa kilometer. Buat sekolah juga sudah bisa berapa ratus sekolah. Karena itu benar-benarlah anggaran ini dimanfaatkan sebaik-baiknya," harap Erry.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaTahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAnggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya