Dana Pilgub Bali 2018 dianggarkan sebesar Rp 254 miliar
Merdeka.com - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Bali masih dua tahun lagi. Namun tahapannya yang akan dimulai Juni 2017, ternyata menyedot biaya yang sangat besar.
Kabarnya, anggaran Pilgub Bali tertuang dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPRD Bali bersama KPU Bali, Bawaslu Bali, Kesbangpol Bali, dan Polda Bali di DPRD Bali, Denpasar. Dalam pembahasan ini, terkuak anggaran yang mencapai Rp 254 miliar.
Jumlah tersebut sudah dikurangi dari anggaran yang semula diajukan KPU Provinsi Bali sebesar Rp 268 miliar. Meski anggaran yang disetujui lebih kecil dibandingkan dengan usulan KPU Provinsi Bali, namun DPRD Provinsi Bali menuding ada kejanggalan dengan anggaran tersebut.
-
Siapa yang didukung PKB di Pilgub Bali? 'Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster,' kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Siapa yang memimpin konsolidasi PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
-
Apa target PDIP di Bali untuk Pileg 2024? 'Untuk legistatif targetnya minimal mencapai kembali perolehan itu,' tegasnya. Sementara untuk Pilpres, menurutnya, hasil survey menunjukkan posisi Ganjar Pranowo di Bali mencapai 70 persen. Capaian diharapkan akan meningkat karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai menyebut kejanggalan lantaran dalam anggaran tersebut juga disisipkan anggaran pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung. Di mana dua daerah itu juga menggelar Pilkada bersamaan dengan Pilgub Bali tahun 2018 mendatang.
"Bagi saya ini janggal. Anggaran Pilgub yang diajukan KPU Bali, malah termasuk untuk Pilkada Gianyar dan Klungkung," kata Dewa Nyoman Rai, Rabu (16/11).
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali ini menegaskan, anggaran Pilgub Bali sebesar Rp 254 miliar itu sangat besar. Apalagi jika berkaca pada kinerja KPU selama ini yang dinilainya tidak maksimal.
"Tidak masalah dana sebesar itu, asalkan kinerja KPU maksimal," tegasnya.
Sementara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang dikonfirmasi terpisah menegaskan, anggaran sebesar Rp 254 miliar itu murni untuk Pilgub. Adapun Kabupaten Gianyar dan Klungkung yang menggelar Pilkada di waktu yang bersamaan juga mengajukan anggaran ke pemerintah setempat.
"Jadi ada atau tidak ada Pilkada di Gianyar dan Klungkung, tetap ada anggaran untuk penyelenggara Pilgub di kedua daerah tersebut," kata Raka Sandi.
Data anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk Pilgub Bali 2018 nanti jika ditotal mencapai hampir Rp 500 miliar. Terinci, untuk KPU Bali sebanyak Rp 254 miliar, Bawaslu Rp 57 miliar, pengamanan dari Polda Bali Rp 157 miliar dan Korem 163/Wirsatya Rp 4,5 miliar. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaPencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPenggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPuan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya