Dapat 1.400 Dosis, Vaksinasi PMK di Banyuasin Dilakukan secara Bertahap

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi 1.400 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK). Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan pihak lain.

Dalam praktiknya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Banyuasin melibatkan SMK PP Negeri Sembawa, sebagai unit pelaksana teknis dari Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan). Seperti yang digelar di sentral sapi Kecamatan Air Kumbang, vaksinasi diperuntukkan untuk 100 sapi.

"Dengan dilakukannya vaksinasi diharapkan Provinsi Sumsel terbebas dari PMK," kata Kepala SMK PP Negeri Sembawa, Yudi Astoni, Senin (4/7).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu yang menjadi prioritas adalah sapi-sapi bantuan dari APBN dan APBD, selanjutnya akan segera dilakukan vaksinasi masal untuk sapi lainnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengungkapkan bahwa seluruh komponen di bawah BPPSDMP wajib turun, terutama tenaga medik dan paramedik dalam menanggulangi wabah PMK.

"BPPSDMP akan memanfaatkan berbagai kegiatan transfer of knowledge untuk mendukung upaya penanggulangan PMK. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pengendalian dan pemberantasan PMK sekaligus mengurangi penyebaran," tuturnya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kementan melalui unit kerjanya telah melakukan berbagai langkah solutif mengatasi wabah PMK, mulai dari membangun posko, tata kelola lalu lintas ternak, bantuan obat, vitamin, vaksinasi, pelatihan-pelatihan hingga pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE).

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan kegiatan–kegiatan kolaboratif berbagai pihak untuk langkah preventif dan kuratif, merupakan respons cepat pemerintah atas adanya laporan penyebaran wabah PMK di berbagai daerah.

"Pemerintah langsung bergerak cepat dengan memberikan bantuan obat, antibiotik dan vitamin. Meski angka kematian cukup rendah tidak membuat pemerintah menyepelekan PMK," ujar Syahrul.

(mdk/cob)