Dapat laporan pungli di SMP, DPRD akan panggil Dinas Pendidikan Banyumas

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas bakal memanggil Dinas Pendidikan Banyumas menindaklanjuti aduan dugaan pungutan liar (pungli) di lima sekolah menengah pertama (SMP) negeri di wilayah Kabupaten Banyumas. Besaran pungli antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per siswa yang tak jelas peruntukannya.

Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama mengatakan pungutan tersebut tak disertai dengan penjelasan, apakah untuk seragam, buku pelajaran atau operasional lainnya. Yoga menduga biaya tersebut bentuk pungli. Pasalnya seluruh operasional sekolah sudah ditanggung Biaya Operasional Sekolah (BOS).

"Pekan ini aduan dugaan pungli akan dirapatkan di Komisi D DPRD Banyumas. Selanjutnya, DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan Banyumas dan sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan dugaan pungli," kata Yoga, Rabu (18/7).

Yoga juga mengatakan ada sekolah yang tak memberi kesempatan membayar tempo atau menyicil. Orang tua dipaksa melunasi dalam jangka waktu pendek. Permintaan biaya itu dilakukan saat daftar ulang.

"Yang mengadu ke saya, ada yang disuruh membayar Rp 3 juta, ada yang disuruh Rp 2 juta ada juga yang Rp 5 juta. Bahkan meminta tempo saja tidak boleh. Kenapa saya bicara Pungli, karena itu tidak berdasar, tidak ada landasan hukumnya. Saya akan rapatkan di Komisi D DPRD Banyumas, akan kami panggil Dinas Pendidikan Banyumas, dan mungkin juga memanggil sekolah-sekolah yang ada terindikasi," ujarnya.

Lebih lanjut Yoga mengemukakan, sumbangan mengikat, dalam arti ditentukan besaran dan waktu pembayarannya bertentangan dengan undang-undang. Sebab, sumbangan ke sekolah mestinya besarannya tak ditentukan. Waktu pembayarannya pun fleksibel, tergantung pada kemampuan orang tua siswa.

Sumbangan mengikat tanpa landasan hukum yang jelas bertentangan dengan semangat wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisidiknas). Pungli juga bertentangan dengan Permendikud Nomor 44 tahun 2012 tentang Larangan Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar.