Dari 34 Korban Tsunami, 6 Jenazah Kena 'Palak' Biaya di Rumah Sakit

Merdeka.com - Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pungutan liar pemulangan jenazah korban tsunami Selat Sunda di Rumah Sakit dr Drajat Prawiranagara (RSDP) Serang.

Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli mengungkapkan, ada 34 jenazah korban tsunami Selat Sunda Banten yang ditangani oleh rumah Sakit .

Dia menjelaskan, dari 34 jenazah hanya 11 jenazah yang menggunakan perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang resmi telah bermitra kerjasama operasional (KSO) dengan RSDP Serang.

Sedangkan 23 jenazah lain dibawa oleh keluarga masing-masing, ada yang menggunakan ambulans ada yang menggunakan mobil pribadi.

"Ada 11 yang menggunakan sebuah CV yang telah melakukan MoU dengan RSDP. Dari 11, 5 gratis dan 6 dipungut biaya dengan 6 jumlah ahli waris," kata Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten di Mapolda Banten, Sabtu (29/12).

Terungkap selama ini RSDP Kabupaten Serang tidak memiliki kendaraan khusus untuk membawa jenazah. "Mobil jenazah itu yang kita KSO, ambulans kita punya, mobil jenazah kita enggak punya," kata Plt Direktur Rumah Sakit dr. Derajat Prawiranegara, Sri Nurhayati.

Diketahui, Polda Banten telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda oleh Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.

Ketiga tersangka yakni seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial F, dan dua karyawan dari sebuah perusahaan swasta berinisal I dan B. Kita telah menetapkan tiga tersangka setelah mendapatkan dua alat bukti," kata Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten.

Penetapan ketiga tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan kepada lima orang saksi dan beberapa alat bukti seperti kwitansi tidak resmi yang dikeluarkan oleh tersangka F.

Ketiganya dijerat pasal 12 huruf E undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perunbahan atas undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan maksimal 1 miliar," tandasnya.