Permudah masyarakat, Kemenhub dorong kolaborasi taksi reguler dan online
Merdeka.com - Kementerian perhubungan mendorong terwujudnya kerjasama antara penyedia aplikasi online dengan perusahaan taksi regular. Harapannya ini bisa menciptakan sinergi yang baik di bidang transportasi.
Direktur Angkutan dan Multi Moda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana mengatakan, kolaborasi dengan taksi regular dan penyedia aplikasi online ini merupakan amanah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).
Dia menjelaskan, dalam PM 26 itu disebutkan bahwa perusahaan aplikasi taksi online diharuskan bekerjasama dengan angkutan sewa khusus yang dalam hal ini taksi regular berplat kuning.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
"Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerjasama," kata Cucu dalam keterangannya tertulis, Jakarta, Sabtu (30/9).
Cucu mengungkapkan, kehadiran teknologi tidak dapat dielakkan. Masyarakat saat ini menginginkan kecepatan dan kemudahan layanan.
"Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat ingin mendapatkan layanan yang cepat, mudah dan nyaman termasuk dalam hal transportasi. Kolaborasi seperti yang dilakukan GO-CAR yang mengajak transportasi reguler ini lah yang kami dorong. Dengan memanfaatkan teknologi, semua pihak bisa meraih manfaat dari ekonomi digital," jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan, kolaborasi tersebut akan meningkatkan pendapatan pengusaha taksi regular. Sebab taksi regular dapat memperluas konsumennya lewat aplikasi.
"Kalau sudah berkolaborasi dengan penyedia aplikasi online maka perusahaan taksi regular akan memiliki keuntungan ganda, karena dapat orderan dari aplikasi maupun di luar aplikasi," ujarnya.
Cucu mencontohkan kolaborasi yang telah dilakukan oleh GO-JEK sebagai penyedia layanan GO-CAR dengan PT Blue Bird Indonesia Tbk. Adanya kolaborasi antara kedua belah pihak tak hanya mampu mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan transportasi dengan cepat, tetapi juga berhasil meningkatkan kinerja kedua perusahaan.
"Kolaborasi ini sudah ada success story-nya, jadi mengapa tidak kita lanjutkan di tempat lain," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi model kolaborasi antara aplikasi online dan transportasi reguler. "Kolaborasi seperti ini diharapkan bisa ditiru oleh perusahaan taksi lainnya karena pasti dampaknya positif," ujarnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan sebuah sistem agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi publik.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin jangkauan tranportasi massal ini semakin luas sehingga memudahkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaGojek mendapatkan penghargaan sebagai aplikasi online favorit masyarakat.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaTujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca SelengkapnyaKemenhub mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk mendata dan mengontrol armada bus.
Baca SelengkapnyaIni sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaAHY berharap layanan ini bisa menjangkau masyarakat terpencil untuk bisa mendapatkan layanan pertanahan
Baca Selengkapnya