Darurat mafia tambang di sekeliling Jokowi

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tengah mengalami goncangan hebat, terkait adanya dugaan bagi-bagi saham PT Freeport Indonesia kepada para bawahannya. Masalah ini mencuat ketika adanya laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal dugaan Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama presiden untuk memalak Freeport.

Dalam bocoran transkip diduga pembicaraan Setya dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan seorang pengusaha, menyebutkan adanya lobi meminta saham perusahaan milik Amerika Serikat itu. Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukan Luhut Binsar Panjaitan, dalam transkip itu, disebut juga mendapat kue saham Freeport itu.

Beberapa nama pejabat nasional ini seolah menunjukkan ada mafia mengelilingi Jokowi. Sejauh ini, seluruh informasi perihal pencatut nama Jokowi buat memalak Freeport memang belum diungkap secara tegas. Nama-nama pejabat di dalam transkip, satu per satu membantah tudingan itu.

Meski begitu, di Indonesia diyakini banyak beredar para mafia tambang maupun migas. Direktur Indef Enny Sri Hartati melihat para mafia ini sulit diurai sepak terjangnya dan tidak mudah diberantas. Baginya perlu ada keseriusan pemerintah untuk melakukan penindakan tegas.

"Di Indonesia itu apa sih yang nggak ada mafia, mafia itu sebenarnya seolah-olah sulit diuraikan, nggak mudah dibersihkan, butuh keseriusan pemerintah dalam menindak," kata Enny saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/11) kemarin.

Keseriusan pemerintah menebas mafia khususnya di tambang menjadi kuncinya. Apalagi adanya regulasi jelas terhadap sektor ini. Namun, sekarang tinggal keberanian pemerintah untuk membersihkan para mafia pertambangan tersebut.

Selain itu, lanjut Enny, seharusnya pemerintah cepat menyelesaikan masalah mafia tambang melalui jalur hukum. Sebab, bila dengan cara politik justru memperbesar para mafia tambang bermain proyek.

"Kuncinya ya itu, penyelesaian secara hukum, jangan dibawa ke ranah politik," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Pertambangan Simon Sembiring menyarankan Sudirman Said menutup pelbagai celah serta tidak memberi harapan kepada para mafia dengan memperpanjang kontrak pertambangan di Indonesia.

"Kalau ada perpanjangan, tolak saja jangan dikasih harapan karena itu celah bagi para mafia tambang," ujar Simon.

Para mafia, kata Simon, selalu mencari celah untuk bermain proyek pertambangan. Maka dari itu, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk mengatur kontrak-kontrak pertambangan yang ada di Indonesia.

"Kalau Sudirman Said tegas, tidak ada perpanjangan kontrak tambang maka tidak ada celah mafia, Tidak ada asap kalau tidak ada api," terangnya.

Sudirman tidak pernah membeberkan secara pasti adanya para mafia atau pemburu rente. Namun, di era Jokowi, dirinya diminta untuk membasmi para mafia tersebut. Meski begitu, dia membenarkan bahwa anggota DPR dilaporkannya kepada MKD memang meminta saham.

"Saya berkepentingan untuk membersihkan praktik pemburu rente yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan pribadi yang telah merusak tatanan industri, iklim investasi, dan daya saing nasional," terang Sudirman, Senin (16/11) lalu. (mdk/ang)