Dasco dan Sejumlah Anggota DPR Bakal Disuntik Vaksin Nusantara Besok
Merdeka.com - Anggota DPR bakal menerima vaksin Nusantara, vaksin Covid-19 yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Vaksinasi itu akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4) besok.
"Iya besok mau vaksin Nusantara. Di RSPAD Gatot Soebroto," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena kepada wartawan, Selasa (13/4).
Rencananya, anggota DPR yang ikut serta adalah Komisi IX yang membidangi kesehatan, hingga pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad.
-
Kenapa vaksin Mpox diizinkan di Indonesia? Penggunaan vaksin Mpox di Indonesia kini telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat digunakan dalam kondisi darurat kesehatan.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Kapan vaksin Mpox mulai digunakan di Indonesia? Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN sudah dilakukan sejak 2023, setelah ditemukannya kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.
Anggota DPR mau menerima vaksin Nusantara meski saat ini belum selesai uji klinis tahap dua. Sebelumnya BPOM belum memberikan izin uji klinis tahap dua karena dinilai tidak sesuai kaidah klinis. Melki mengaku tidak ada masalah.
"Ya enggak ada masalah. BPOM dengan keyakinannya dan sudah dikasih masukan ke peneliti sudah diperbaiki," ujar Melki.
"Yang pasti begini bagi yang datanya bisa masuk dalam tahap dua pasti masuk, tapi bagi yang memang tidak memenuhi tahap dua karena baru kena Covid-19 atau baru vaksin itu dia bisa pengobatan diri sendiri saja," jelasnya.
Lebih lanjut, Melki bilang tidak perlu terjebak dengan uji klinis. Sebab, Melki mengatakan, Sinovac yang belum uji klinis tahap tiga sudah dipakai masyarakat Indonesia.
"Jadi enggak usah terjebak di hal-hal uji klinis, simple saja. Setiap orang punya keyakinan sendiri dengan obat yang diyakini benar," kata Melki.
Anggota DPR sebelumnya sudah mendapatkan vaksin merek lain. Tetapi, tetap ingin menggunakan vaksin Nusantara. Kata Melki, layaknya obat tergantung kecocokan obat yang digunakan.
"Itu kan ada juga vaksin yang tidak meningkatkan antibodi yang lain ya enggak apa-apa. Ya sama kita berobat saja, misalnya obat ini rasanya kurang cocok kita berobat lagi. Jadi biasa saja enggak usah dibikin rumit," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaKemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya